Lupa Masukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP SNP, JSDI: Kemendikbud Tanpa Dikawal akan Kesesatan

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali membuat blunder dengan menghilangkan kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kesalahan itu, kemudian segera diperbaiki oleh Kemendikbud dengan mengajukan revisi atas PP nomor 57 tahun 2021 yang baru beberapa hari diteken Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Muhammad Ramli Rahim ikut angkat bicara terkait polemik PP nomor 57/2021 yang dibuat pemerintah. Dirinya meminta Kemendikbud lebih teliti sebelum membuat aturan.

“Ini fakta bahwa Kemdikbud tanpa dikawal dan dikoreksi akan jalan terus dalam kesesatan,” kata Ramli Rahim kepada Kabarpolitik.com, Jumat (16/4/2021).

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.

“PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut. Namun pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas. Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” kata Nadiem melalui rilisnya.rn(Fajar)rn