Di Kantor PSI, KPK: Tidak Ada Jaminan Orang Tidak Korupsi

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah kantor partai politik. Kini lembaga antirasuah mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Dalam kesempatan itu, pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengajak politikus PSI untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.

“Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak paud sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” kata Wawan dalam keterangannya.

KPK, sambung Wawan, dengan undang-undang yang baru atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentan KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan. KPK, lanjutnya, menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi.

Wawan menjelaskan, tujuan kunjungannya ke PSI adalah untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, jelas Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.rn(Fajar)rn