Connect with us

Nasional

BKP Kementerian Pertanian Dorong Pengembangan Industri Pangan dan Produk Pangan

Published

on

Kabarpolitik.com — Peran pangan dan produk pangan untuk perekonomian nasional cukup besar. Industri pangan dan minuman (mamin) menjadi penyumbang ke-2 terbesar Pendapatan Domestik Bruto non migas.

Peran pangan dan produk pangan menyumbang 6,14 Persen PDB non migas tahun 2017 dengan pertumbuhan 8,3 persen. Pengembangan industri mamin harus dijadikan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan.

Industri pangan dan produk pangan khususnya yang berbasis tepung-tepungan saat ini masih banyak menggunakan bahan baku impor, misalnya terigu. Tahun 2018 impor gandum dan terigu diperkirakan lebih dari 11 juta ton atau meningkat rata-rata 12,2%/tahun.

Disisi lain Indonesia mempunyai potensi besar menghasilkan tepung singkong, jagung dan pati sagu. Produk tepung lokal tersebu dapat dijadikan bahan baku industri FPF.

Menyadari hal itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian,  Agung Hendriadi terus mengajak semua pihak melokalkan bahan baku industri FPF. Seperti pada seminar dan workshop Internasional Plant Industry  di Universitas Jember, Kamis (1/11).

Advertisement

“Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya perubahan kebiasan (habit movement) baik di sisi hulu, usaha tani, maupun sektor paling hilir, yaitu meningkatkan konsumsi produk pangan yang berbahan baku lokal,” ujar Agung.

Perubahan usaha tani ini menurut Agung, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.”Produktivitas singkong misalnya, harus mampu mencapi 50 ton/ha. Dengan produktivitas diatas 50 ton, petani dapat menjual singkongnya sekitar Rp1200 dan sudah mendapatkan untung besar,” jelas Agung.

Agung menambahkan, dengan harga singkong kurang dari Rp 1200/ kg, akan dihasilkan tepung mocaf dengan harga sekitar Rp 5.000/kg. Harga tersebut bisa bersaing atau minimal sama dengan terigu untuk industri.

“Kita bisa bayangkan, apabila produktivitas singkong lebih dari 50 ton/ha, harga tepung mocaf bisa lebih rendah lagi,” papar Agung.

Melihat peluang tersebut, Agung menantang civitas akademika Universitas Jember bisa mendapatkan inovasi dan teknologi budidaya singkong yang mempunyai provitas 80 ton/ha.

Advertisement

Sementara itu BKP akan merumuskan kebijakan agar FPF dapat meningkatkan penggunaan komponen bahan baku lokal.”Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak semua stakeholder untuk mulai mewujudkan gerakan melokalkan bahan baku lokal,” pungkas Agung.(rls)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...