Hendi: Pemkot Semarang Didorong untuk Bisa Bersih, Transparan dan Responsif

Kabarpolitik.com, SEMARANG – Ada perusahaan sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tapi setelah ditetapkan baru muncul surat blacklist karena telat terbitnya. “Di Semarang kemudian lelangnya dibatalkan oleh Walikota Semarang, ini bagus! Saya tanya sama pak Wali, marah nggak yang menang? Katanya kalau marah tinggal ditunjukkin surat blacklistnya, Semarang bagus!” tegas Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana.

Hal itu dikatakan Wawan Wardiana saat menjadi narasumber mewakili KPK RI bersama Walikota Semarang Hendrar Prihadi dalam sebuah diskusi bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (1/11).

Diskusi itu sendiri diinisasi untuk menyikapi fenomena pengadaan barang dan jasa yang masih dinilai sebagai sektor terbesar yang menjadi lahan basah praktik tindak pidana korupsi di Indonesia.

LKPP RI mencatat sepanjang tahun 2017, tak kurang dari 506 kasus dilaporkan terkait praktik korupsi pengadaan di 146 institusi dengan kerugian 7,5 triliyun rupiah. Sementara itu, KPK RI pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK merupakan praktik curang pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut Wawan Wardiana juga mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang telah membuat sistem terintegrasi dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

“Sebelum reformasi, permasalahan korupsi itu ada di ujung pengadaan terkait hasil yang tidak sesuai. Lalu kemudian bergeser masalahnya pada pelaksanaan terkait proses tender yang tidak sesuai. Saat ini justru masalahnya justru lebih banyak di perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya,” jelas Wawan.

“Maka untuk mejaga tiga tahap itu harus ada sinkronisasi perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan. Kota seperti Semarang, Banyuwangi, dan beberapa tempat lainnya sudah melakukan sinkronisasi tersebut,” tegasnya.

Sementara Walikota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan jika pada masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Semarang didorongnya untuk bisa bersih, transparan dan responsif.

“Dan keterlibatan masyarakat penting untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih, karena itu kami meluncurkan sistem Lapor Hendi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kami dapat melakukan koreksi lebih cepat dan lebih teliti,” jelas Walikota Semarang yang juga akrab disapa Hendi itu.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga sebagai tuan rumah kegiatan, Deputi Bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP RI Ikak Gayuh Patriastomo serta hadir pula perwakilan Tranparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Walikota Makassar. (sen)

rn
source