Agar Lebih Maksimal, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Perpres Keterlibatan TNI Menumpas KKB

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyambut baik keputusan pemerintah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Namun, dia mengingatkan agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus benar-benar terstruktur dan terkendali dengan baik.

“Teroris di Papua sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, terstruktur serta mendapat dukungan dari sebagian masyarakat,” tegas Hasanuddin dalam pesan elektroniknya, Jumat (30/4).

Menurut Hasanuddin, Komando Pengendalian (Kodal) penumpasan teroris di Papua harus jelas, siapa bertanggung jawab kepada siapa.

Kemudian, imbuhnya, sistem koordinasinya seperti apa dan yang terpenting targetnya pun harus terukur dengan baik dengan tetap memerhatikan HAM.

“Untuk menunjang keberhasilan, pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris. Jangan sampai kedodoran di lapangan,” tandasnya.

asanuddin mendesak agar setelah status KKB di Papua menjadi teroris, maka penanganan terhadap kelompok tersebut harus lebih komprehensif.

Dia memaparkan, ketika status kelompok itu diturunkan dari OPM menjadi KKB, ternyata tidak mendapat tindakan yang efektif.

Malahan setelah dinyatakan sebagai KKB, korban dari TNI/Polri justru lebih banyak.

Bahkan terbukti justru dalam status KKB itulah senjata OPM makin banyak, pengikutnya pun kian bertambah.

“Saya tegaskan, ini jangan terulang lagi, setelah menjadi status teroris ” tandasnya. (jpnn/fajar)rn(Fajar)rn