Politik
Azis Subekti: Lahan Pertanian Jangan Terus Dikorbankan untuk Pembangunan
Published
1 hari agoon
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan, industri, pergudangan, hingga kawasan investasi tidak boleh terus mengorbankan lahan pangan.
Hal tersebut disampaikan Azis saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan permasalahan pertanahan dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026).
Azis mengatakan ketahanan pangan harus menjadi agenda utama negara, sejalan dengan tekad pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
“Ketahanan pangan ini melalui kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto bukan dipandang sebagai program yang tidak penting, tapi program utama. Kita sudah berkeinginan, sudah bertekad, Indonesia tidak impor pangan lagi,” ujar Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Azis, pencapaian ketahanan pangan membutuhkan ketersediaan lahan, termasuk LSD dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, sebagian lahan pertanian saat ini telah beralih fungsi menjadi perumahan, pergudangan, dan pabrik.
“LSD-nya sendiri sekarang sudah mulai kurang karena dipindahkan (dialihfungsikan) pada perumahan, pergudangan, dan pabrik,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara berkelanjutan terhadap potensi lahan pertanian di Kabupaten Tangerang. Data administrasi, kata dia, harus disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.
Azis menyebut Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 14 ribu hektare LSD. Di sisi lain, masih terdapat lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi sawah, tetapi membutuhkan dukungan irigasi.
“Kalau misalkan ini kemudian dialihkan untuk perumahan, gantinya di sini. Jangan mudah menyerah kemudian bilang nanti kalau ini tidak tercapai kita ambil dari daerah lain,” tegasnya.
Azis menambahkan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai sawah, tetapi juga komoditas seperti jagung dan hortikultura. Karena itu, potensi lahan pangan perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah dengan dukungan inovasi dan teknologi pertanian.
“Tidak boleh kemudian mudah menyerah. Apalagi mengatakan, ‘sudah, nanti provinsi lain, kabupaten lain’. Tidak boleh begitu. Karena urusan perut itu bukan masalah provinsi lain. Urusan masing-masing kabupaten, masing-masing desa,” pungkasnya.
You may like
Dugaan ‘Fasilitas Mewah’ di Lapas Cibinong, Prana Putra Sohe Desak Investigasi Independen dan Transparan
Delegasi Indonesia Walk Out saat Netanyahu Berpidato di PBB, Syamsu Rizal: Bentuk Protes dan Kecaman terhadap Israel
Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 336/Merak Sakti di Pangandaran, Batalyon Pertama di Ujung Timur Kodam III/Siliwangi
Lanjutkan Kunker ke Majalengka, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 338/Talaga Manggung: Dorong Penguatan Sishankamrata dan Ekonomi Daerah
Seminar Kesehatan XTR 2026 Perkuat Peran Pemuda dan Wanita dalam Membangun Ketahanan Masyarakat
Wapres Perintahkan Langsung Dokter Pribadinya, Tangani Warga yang Sakit di Posko Pengungsian Solok
DPC Gerindra Pessel Bergerak Bantu Korban Galodo di Kabupaten Solok
Abdul Wachid Tampung Aspirasi Pesantren DIY, Soroti Kesejahteraan Guru hingga Digitalisasi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

