Kemenkeu Kejar Utang Bambang Trihatmodjo Rp50 Miliar

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Gugatan putra presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bakal terus melakukan penagihan utang kepada Bambang Trihatmodjo.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih mengungkapkan, proses penagihan berjalan seperti biasa sesuai ketentuan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Kita melakukan penagihan melalui ketentuan PUPN. Jadi proses berjalan seperti biasa,” ujarnya secara virtual, Jumat (30/4).

Sebelumnya, Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran keberatan atas pencekalan dirinya ke luar negeri. Hal itu dilakukan lantaran ada utang yang belum dilunasinya.

Utang tersebut berawal saat Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Untuk teknis pelaksanaannya, dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Saat itu, ayahnya yang sedang menjabat sebagai presiden menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres).

Berdasarkan data Kemenkeu, utang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita menyatakan sebenarnya nilai utang awal yang membelit adalah Rp 35 miliar.

Angka Rp 50 miliar tersebut menurutnya merupakan nilai pokok utang ditambah dengan akumulasi bunga sebesar 5 persen per tahun. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga Bambang terkejut dirinya yang mendapat pencekalan. (JPC)rn(Fajar)rn