Lima Tuntutan Massa Aksi Bela Tauhid 211, Wiranto Janji Sampaikan ke Jokowi

FAJAR.COL.ID, JAKARTA – Massa aksi bela tauhid 211 telah melaksanakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah di kantor Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sejumlah tuntutan terkait pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat pun disuarakan massa.

Setidaknya ada lima tuntutan dari massa. Pertama mereka meminta pemerintah Indonesia mengakui bahwa bendera tauhid merupakan bendera Rasulullah Muhammad SAW, bukan bendera milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau ormas lainnya.

“Menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah SAW bukan bendera ormas apa pun, sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapa pun,” ujar juru bicara aksi bela tauhid, Awit Masyhuri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Selain itu, massa menuntut aparat penegak hukum memproses semua yang terlibat dalam pembakaran bendera itu di Garut. Para pelaku ini harus dikejar sampai akar rumputnya. Sehingga tidak kembali terulang kejadian serupa dikemudian hari.

“Menuntut kepada pemerintah memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid, baik pelaku mau pun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid,” imbuh Awit.

Tuntutan ketiga yakni, agar seluruh umat beragama menghormati simbok-simbol keagamaan. Sehingga tidak ada kejadian pelanggaran pidana seperti persekusi atau penolakan terhadap kedatangan pemuka agama.

Lebih lanjut, Awit mengatakan, massa aksi bela tauhid juga menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selaku organisasi yang menaungi Banser untuk meminta maaf kepada umat Islam. Mengingat pelaku pembakaran merupakan oknum Banser.

“PBNU Wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh Anggota Banser di Garut,” pungkasnya.

Tuntutan terakhir yakni berupa himbauan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun.

Sebelumnya, Perwakilan massa aksi bela tauhid jilid 2 itu menyambangi kantor Kemenko Polhukam. Mereka menggelar audiensi dengan sejumlah perwakilan pemerintah.

Pantauan JawaPos.com (Grup Fajar) di lokasi, sebanyak 10 orang menjadi perwakilan massa. Mereka diantaranya yaitu Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath, Ketua Umun Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, hingga Eggi Sudjana.

Mereka masuk ke kantor Kemenko Polhukam pukul 14.50 WIB. Diterima langsung oleh Menko Polhukam Wiranto, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan beberapa pejabat pemerintah lainnya.

Dalam pertemuan yang berjalan sekitar 2 jam itu, Wiranto menyepakati tuntutan massa untuk mengadakan pertemuan seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk membahas pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat.

“Saya akan melakukan satu langkah untuk menginisiasi pertemuan antar umat Islam, antar ormas Islam yang mempunyai kepedulian masalah kebangsaan, terutama masalah ini,” ujar Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Mantan Ketua Umum partai Hanura itu menilai bahwa pembakaran bendera di Garut ini merupakan permasalahan umat Islam. Sehingga harus diselesaikan bersama agar tidak terjadi konflik.

“(Masalah ini, Red) tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa diselesaikan satu kelompok menjustifikasi merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam, yang harus diselesaikan oleh umat Islam,” jelas Wiranto.

Selain poin tersebut, Wiranto juga memastikan aspirasi massa aksi bela tauhid jilid 2 akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya akan menyampaikan pertemuan ini kepada Presiden RI pak Jokowi,” pungkasnya. (sat/JPC)

rn
source