Kisruh Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Pakar Hukum Bilang Mahfud MD Harusnya Tegur Firli Bahuri

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pakar Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengkritik kisruh yang terjadi di dalam internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait munculnya keputusan pimpinan yang menonjobkan 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Fickar menilai, seharusnya Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pemerintah ikut mengambil sikap dalam kisruh ini. Seperti menegur Ketua KPK Firli Bahuri atas kebijakan yang dibuat.

“Menko Polhukam harus menegur ketua KPK karena salah menafsir UU, 75 orang itu harus tetap diajukan sebagai ASN,” kata Fickar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (12/5).

Fickar menuturkan, TWK seharusnya tidak menjadi faktor penentu pegawai KPK menjadi ASN. Sebab, dalam Undang-Undang KPK sudah disebutkan jika pegawai KPK adalah ASN.

“Maka dengan sendirinya sejak UU disahkan pegawai KPK sudah menjadi ASN. Bahwa jika ada TWK dan ada pegawai yang tidak lolos, solusinya adalah pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki wawasan kebangsaan pegawai bukan menon-aktifkan,” jelasnya.

Atas dasar itu, KPK bersama Kemenpan RB seharusnya bertanggung jawab penuh atas nasib 75 pegawai tersebut, bukannya saling lempar tanggung jawab. “KPK dan Menpan telah keliru menafsir UU KPK baru,” pungkas Fickar.

Diketahui, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.rn(Fajar)rn