Tsamara Amany: Kritik Harusnya Dibalas dengan Kerja, Bukan Ancaman Penjara

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pasal penghinaan presiden, wakil presiden dan DPR kembali muncul dalam draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) terbaru.

Dalam draft tersebut, penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Jika penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Sementara, siapapun yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dikenakan sanksi kurungan penjara maksimal 2 tahun bui.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany, menolak keras pasal penghinaan ini. Dikarenakan ada potensi besar pasal ini menjadi karet. Sehingga muaranya bisa menghambat diskursus publik yang sehat.

“Cara terbaik menjawab kritik adalah dengan kinerja. Meski pasal penghinaan dalam RUU KUHP ditujukan untuk penghinaan, potensi pasal ini menjadi karet tetap besar. Akhirnya justru akan mematikan diskursus publik yang sehat. PSI menolak pasal penghinaan ini,” tutur Tsamara dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Selain itu, menurut Tsamara, pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP dapat mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Bukannya menjadi solusi, Indonesia justru akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

Dalam konteks penghinaan ini, Tsamara mengatakan sejak dulu Presiden Jokowi dihujani fitnah dan tudingan tak berdasar. Pada akhirnya Jokowi menjawabnya dengan kerja.

“Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja,” tandasnya.rn(Fajar)rn