Connect with us

Nasional

Satu Lagi, Gelar Doktor Honoris Causa untuk Megawati

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Gelar doktor kehormatan atau honoris causa (DrHC) untuk Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri bakal bertambah. Adalah Universitas Normal Fujian di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang akan memberikan gelar DrHC untuk ketua umum PDI Perjuangan itu Senin (5/11).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Megawati akan menerima gelar DrHC di bidang diplomasi. Selanjutnya, tokoh kelahiran 23 Januari 1947 itu akan menyampaikan pidato ilmiah di depan civitas akademika Universitas Normal Fujian dan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun.

“Kami tentunya merasa senang, bangga dan memberikan apresiasi karena Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan menerima gelar kehormatan dalam bidang Diplomasi Ekonomi dari Fujian Normal University yang merupakan salah satu universitas paling bergengsi di Tiongkok,” ujar Hasto dalam siaran pers ke media, Minggu (4/11).

Hasto memerinci, sebelumnya Megawati sudah menerima tujuh gelar doktor kehormatan. Yakni dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang (2001), Moscow State Institute of International Relations di Rusia (2003), Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015), Universitas Padjadjaran Bandung (2016), Universitas Negeri Padang (2017), Mokpo National University (2017), serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018).

“Gelar kehormatan dari Fujian Normal University ini akan menjadi gelar HC kedelapan bagi Ibu Megawati,” sebut Hasto.

Advertisement

Lebih lanjut Hasto mengatakan, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah tentang hubungan antara RI dan RRT. “Kedua bangsa memiliki hubungan historis khususnya menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955, saat Bung Karno mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk membuka diri,” jelas Hasto.

Selanjutnya, Megawati dijadwalkan menuju Seoul, Korea Selatan untuk menjadi salah satu keynote speaker pada The KOR-ASIA Forum, Rabu, (7/11). “Kehadiran Ibu Megawati mengingat perannya yang selama ini aktif mendorong perdamaian di Semenanjung Korea,” pungkas Hasto.(jpg/jpnn)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...