Gelar Prof Megawati Berbau Politis, Jamiluddin Minta Mendikbud-Ristek Turun Tangan

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai pemberian gelar profesor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dari Universitas Pertahanan (Unhan) berbau politis.

Pasalnya, untuk memperoleh gelar tersebut butuh proses panjang dan berliku. Namun Megawati diduga tidak melalui hal tersebut.

“Kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor. Jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi itu memerlukan proses panjang dan berliku,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Karena itu, lanjut dosen Universitas Esa Unggul itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim harusnya turun tangan dengan menertibkan pemberian jabatan profesor.

“Sudah saatnya aspek politis dipisahkan secara tegas dengan aspek akademis dalam pemberian profesor dan Mendikbud tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor,” ucapnya.

Menurutnya, menteri sebagai jabatan politis dan tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis.

Menurut Jamiluddin, pemberian jabatan profesor sudah saatnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi.

“Bahkan di Jerman, pemberian jabatan profesor menjadi kewenangan fakultas. Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Universitas Pertahanan RI (Unhan) akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan RI.

Moment ini cukup spesial karena gelar Profesor Kehormatan ini akan diserahkan kepada Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.rn(Fajar)rn