Connect with us

News

Presiden Jokowi Minta Percepatan Vaksinasi COVID-19 Di Daerah dengan Capaian Rendah

Published

on

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran untuk mempercepat laju program vaksinasi COVID-19, terutama daerah dengan capaian yang masih rendah.

Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 208,27 juta penduduk.

“Arahan Bapak Presiden agar dipercepat, terutama ibu kota-ibu kota provinsi yang masih rendah, juga ada beberapa kota-kota yang padat penduduknya, dan yang juga mau mengadakan acara-acara besar, seperti yang di Mandalika agar bisa kita percepat,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (18/10/2021) siang, secara virtual.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 18 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB, tiga provinsi dengan capaian vaksinasi dosis pertama terendah adalah Aceh yang baru mencapai 28,23 persen, Sumatra Barat 28,14 persen, dan Papua 23,86 persen.

Secara nasional, Menkes memaparkan, capaian vaksinasi per 18 Oktober 2021 mencapai 172 juta dosis atau sekitar 52 persen dari target.

Advertisement

“Sebanyak 108 juta rakyat Indonesia sudah mendapatkan akses ke vaksinasi dosis pertama dan 63 juta sudah mendapatkan akses vaksinasi lengkap atau dua dosis,” terangnya.

Budi mengungkapkan, target cakupan vaksinasi harian sebanyak dua juta dosis yang ditetapkan Presiden Joko Widodo juga telah tercapai pada bulan September lalu dan Oktober ini.

“Di bulan September, kita sudah menembus angka 2 juta [dosis] tanggal 22, 23, 29, dan 30. Di Oktober, kita sudah menembus angka 2 juta [dosis] pada tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober kemarin, puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari,” ungkapnya.

Dengan laju seperti ini, imbuh Menkes, diperkirakan pada penghujung tahun 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 nasional dapat mencapai sekitar 300 juta dosis.

“[Diperkirakan sebanyak] 168 juta rakyat kita sudah bisa suntik dari target 208 juta, atau 80,5 persen bisa mendapatkan akses ke suntikan pertama. Kita perkirakan juga untuk dosis kedua atau vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59 persen dari target populasi kita sebanyak 208 juta orang yang di atas 12 tahun,” tandasnya.

Advertisement

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...