Nasional
Pengurusan Dokumen Kependudukan Bebas Pengantar Desa dan Kecamatan
KENDAL, RAKYATJATENG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Kendal menggelar Sosialisasi Pembinaan Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Kendal 2018.
Hal tersebut untuk mensosialisasikan upgrade terbaru pengelolaan dokumen kependudukan bebas pengantar Desa dan tanpa pungutan biaya alias gratis sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018.
Acara Pembinaan Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan 2018 yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Brangsong, Senin (12/11) diikuti Kepala Urusan (Kaur) Kepemerintahan dan Sekretaris Desa (Sekdes) dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, diantarannya Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Patebon, Kendal dan Ngampel.
Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabaputen Kendal, Cipto Utomo menyampaikan bahwa acara pembinaan petugas registrasi ini salah satu tujuannya adalah guna menyelaraskan informasi dari petugas registrasi ke masyarakat.
“Acara ini memang biasa kami gelar untuk pembinaan dan menyelaraskan informasi ke masyarakat bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan itu gratis,” ucapnya.
Cipto menambahkan, dalam acara pembinaan juga disosialisasikan tentang keppres bahwa pengurusan dokumen kependudukan bebas pengantar Desa dan Kecamatan.
“Dengan adanya sebuah aplikasi memang bisa memangkas kebutuhan surat pengantar dan mengurangi biro-biro atau calo yang biasa berkeliaran di tempat kami,” imbuhnya.
Sementara itu Kaur Pemerintahan Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Tri Listiyani yang nenjadi salah satu peserta sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa materi pembinaan sangat penting guna mengetahui upgrade terbaru tentang pengurusan dokumen kependudukan.
“Ya tadi upgrade terbarunya sudah dijelaskan bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti misalnya pergantian status dari belum kawin menjadi kawin, memang tidak memerlukan surat pengantar dari desa, bisa langsung ke Dispendukcapil,” katanya.
Sementara untuk penambahan dokumen kependudukan karena melahirkan dan pengurangan dokumen karena ada yang meninggal perlu menggunakan surat pengantar.
“Untuk yang melahirkan memang perlu memakai surat pengantar, karena bayi kan belum punya NIK,” pungkasnya. (sen)
rn
source
Menhan Tinjau Yonif TP 899/BSG, Tekankan Prajurit Harus Dekat dan Dicintai Rakyat
Menhan Sjafrie Bertemu Elbridge Colby, Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan Berbasis SDM dan Profesionalisme
Bob Hasan Dorong RUU Perampasan Aset Segera Masuk Perumusan Pasal
Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Disahkan pada 2026
Husein Fadlulloh: “Asgar” Bisa Jadi Senjata Garut Menembus Pasar Kerja Dunia
Pemekaran Bogor Timur dan Barat Terus Diperjuangkan, Mulyadi: Jangan Berhenti Dikawal
Habiburokhman Soroti Kematian Mantan Istri Anggota Polri di Medan, Minta Kasus Diusut Transparan
Garut Tak Sekadar Swiss van Java, Husein Fadlulloh Dorong Potensi Ekonomi Naik Kelas ke Dunia
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...