Connect with us

Nasional

Wapres RI Dorong UKM Daftarkan Produk Halal Raih Sertifikasi Halal

Published

on

JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, meminta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) aktif dan adaptif membaca peluang dengan mendaftarkan produk unggulan agar mendapatkan sertifikat halal.

“Pembangunan ekonomi Indonesia memiliki modal dasar yang pertumbuhannya pesat khususnya bila berhasil menggerakkan kekuatan ekonomi kreatif pada rumpun usaha menengah kecil, ” tutur Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu saat menutup Festival Syawal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Komestika (LPPOM) MUI, Kamis (09/06).

Kiai Ma’ruf menilai, daya juang para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di berbagai daerah belakangan semakin menguat. Seiring pelongggaran kebijakan pemerintah pasca pandemi Covid-19, masyarakat aktif menjalankan usaha.

Saat ini, ujar Kiai Ma’ruf, kesadaran muslim untuk mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Peningkatan konsumsi produk halal tersebut tidak hanya kesadaran ajaran agama Islam namun juga adanya trend dan gaya hidup muslim. Produk halal, kata Kiai Ma’ruf, juga diakui sebagai produk yang aman, berkualitas, dan higienis.

“Faktor inilah yang semakin mendorong naiknya kebutuhan akan konsumsi produk halal di dunia, ” ujar dia.

Advertisement

Dorongan Kiai Ma’ruf agar UKM berusaha mendapatakan sertifikat halal ini tidak lain karena pemerintah sendiri juga tengah membangun ekosistem halal yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah telah meluncurkan program percepatan sertifikasi produk halal, membentuk Komite Daerah (KD) Ekonomi dan Keuangan Syariah (KD-EKS) di seluruh provinsi di Indonesia, pembentukan kawasan industri halal (KIH). Program pemerintah tersebut akan membantu UKM meningkatkan daya saing global.

Kiai Ma’ruf sendiri, pada kesempatan itu, mengapresiasi langkah LPPOM MUI yang terbukti menunjukkan kepedualian yang nyata terhadap perkembangan UKM di Indonesia. Sebagai perintis sertifikasi halal, Kiai Ma’ruf menyebut LPPOM MUI menjadi ikon label halal bagi produk Indonesia sampai saat ini.

“LPPOM MUI saya harap terus menjaga komitmennya, menjalakan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya, ” ujarnya. (A Fahrur Rozi/Azhar)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...