Connect with us

Nasional

MUI Dukung Rencana Produksi Film Buya Hamka

Published

on

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung rencana produksi film Prof H Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal Buya Hamka.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, film ini akan menjadi karya yang luar biasa karena film ini memiliki pesan-pesan yang penting, juga merupakan film sejarah.

“Banyak pesan-pesan penting, menghadapi tahun politik. Menghadapi kelompok nasionalis dan religius, karena Buya Hamka punya keduanya,” kata Buya Amirsyah saat pertemuan dengan produser dan sutradara film Buya Hamka, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Proses film yang dimulai sejak 2015, saat Ketua Umum MUI Prof Din Syamsuddin kala itu.

“Terus dipantau materi-materi yang sensitif perlu dikurangi, menghindari sensitif dari pihak publik. Misalnya Buya Hamka masuk penjara justru malah mulia,” kata dia.

Advertisement

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam KH Jeje Zaenudin mengatakan, film ini merupakan program resmi KPSBPI menjadi LSBPI MUI.

Menurut dia, sosok Buya Hamka sebagai ketua umum MUI menjadi panutan umat. Dia berharap, film ini bisa tayang pada pertengahan tahun ini.

Dia menyarankan agar film ini menggandeng pihak kampus, pesantren dan majelis taklim untuk mendorong antusiasme kaum Muslimin.

“Kita berharap melampui ekspetasi film Buya Hamka ini. Menghormati peran tokoh pemimpin Islam. Promosi bersama, secara struktural ikut mendorong bersama MUI se-Indonesia bersama Ormas Islam,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Starvision yang juga produser film Buya Hamka, Chand Parwez Servia menyampaikan, promosi film ini akan dilakukan nanti menjelang tayang.

Advertisement

Dia berharap, film ini nantinya bisa disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Pria yang akrab disapa Parwez ini mengungkapkan, film ini sudah dua kali dilakukan preview dan pra final yang juga melibatkan pimpinan MUI.

“Film ini sebagai preseden baik untuk menjadikan film rujukan film berikutnya,” imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa hasil BTS dan ataupun 3-5 menit hasil pres conference nantinya dapat disyiarkan saat Milad ke-47 MUI, pada bulan Juli nanti.

Parwez berharap, film ini dapat apresiasi dari Pemerintah. Selain itu, dia menilai bahwa film ini perlu premier agar bisa dilihat oleh orang-orang tertentu.

Advertisement

“Film ini juga bisa menjadi milik bangsa Indonesia. Perlu ada rencana promosi bersama,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...