Connect with us

Nasional

BPET MUI Beberkan Sejumlah Penyimpangan Khilafatul Muslimin

Published

on

JAKARTA— Meski pemerintah telah menerbitkan Perppu tahun 2017 mengenai keormasan yang harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kemunculan ormas anti-Pancasila masih saja bertebaran. Terbaru, organisasi Khilafatul Muslimin unjuk gigi ke hadapan publik.

Sebagai respons atas mencuatnya organisasi yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja itu, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia berinisiatif menggelar webinar dengan tema seputar politik Khilafatul Muslimin dan Perppu tahun 2017, akhir pekan lalu.

Pengurus harian dan anggota BPET MUI, Makmun Rasyid, salah satu narasumber dalam acara tersebut membongkar organisasi Khilafatul Muslimin sampai ke akar-akarnya. Dia membeberkan bahwa sebenarnya Khilafatul Muslimin bukan bagian dari Ahlussunah.

“Saya membantah bahwa ideologi yang dianut Hasan Baraja (pemimpin Khilafatul Muslimin) ini adalah Islam Ahlussunah wal Jamaah,” ungkapnya, seperti dikutip dari TVMUI, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya label Ahlussunah hanya dijadikan tameng, sama seperti dilakukan kelompok lain semisal Salafi-Wahabi saat ini.

Advertisement

Padahal, papar pengarang buku Gagal Paham Khilafah itu, banyak perilaku organisasi Khilafatul Muslimin yang mencirikan kelompok tersebut bukan Ahlussunah. Di antaranya taqiyah, alias penyamaran yang lebih mirip perilaku syiah. Karena organisasi ini berkedok mengakui Pancasila, padahal pada praktiknya, organisasi Khilafatul Muslimin mustahil mengakui Pancasila.

“Dia (Khilafatul Muslimin) sama saja seperti Hizbut Tahrir (HT), mana yang menurutnya penting itulah (ideologi) yang diambil, selama itu menguntungkan bagi kelompok atau personalnya masing-masing,” kata dia.
Dia juga menguak fakta bahwa organisasi ini sedari awal memang bertujuan mendirikan negara di dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin anti-Pancasila.

“Cita-cita mereka ini adalah mendirikan negara di dalam negara. Kalau sudah sistemnya Khilafah Islamiyah, itu tidak mungkin ideologinya Pancasila,” ujarnya. (Ilham Fikri Ma’arf, ed: Nashih)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...