Connect with us

Politik

Bertemu Dubes Baru Inggris Untuk Indonesia, NasDem Dukung Penguatan Kerjasama Bilateral

Published

on

JAKARTA (14 November): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem bertemu Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey. Dipimpin Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, pertemuan berlangsung hangat.

Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan Luar Negeri Martin Manurung menjelaskan, pertemuan dengan kedutaan besar Inggris merupakan pertemuan reguler.

“Pak Dubes baru datang, tentu kami menyambut baik kedatangan beliau bertugas di Indonesia dan semoga dengan hadirnya dubes yang baru hubungan antara Indonesia dengan Inggris akan semakin bagus,” kata Martin kepada wartawan, Selasa (14/11).

NasDem, ditegaskan Martin, mendukung penguatan kerjasama bilateral antara kedua negara, NasDem ingin untuk melanjutkan kerjasama sejumlah bidang, seperti di bidang budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.

“Yang sudah memang selama ini kita jajaki bersama dengan pemerintah Inggris,” urai Pimpinan Komisi VI DPR RI ini.

Secara spesifik, Martin menilai Dominic memahami keberagaman yang ada di Indonesia, serta memahami Indonesia yang kini sedang menatap Pemilu 2024.

“Semoga hubungan ini semakin baik ke depan,” tandas Martin.

Di kesempatan yang sama, Dominic mengaku senang bisa bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh.

Advertisement

“Beliau (Surya Paloh) tokoh senior dalam politik dan bisnis di Indonesia, saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Surya Paloh,” tutur Dominic.

Sebab, ia memandang figur seorang Surya Paloh di Indonesia sangat penting, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang politisi maupun seorang pebisnis.

“Karena dia (Surya Paloh), sangat penting, sebagai politisi dan pemimpin bisnis,” ungkap Dominic

Diketahui, Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang baru Dominic Jermey menyerahkan surat kepercayaan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin, 23 Oktober 2023.

Sebelum menjabat sebagai duta besar Inggris untuk Indonesia, Dominic sebelumnya bertugas sebagai duta besar untuk Afghanistan pada tahun 2016-2017 dan Uni Emirat Arab pada tahun 2010-2014.

(RO/RN)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...