Connect with us

Politik

Perlu Gerak Bersama untuk Capai Target Penurunan Prevalensi Stunting

Published

on

JAKARTA (21 November): Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus memiliki kepedulian dan pemahaman yang sama dalam upaya merealisasikan target angka prevalensi stunting di Tanah Air.

“Informasi terkait adanya program pemberian makanan tambahan (PMT) yang tidak sesuai dengan standar gizi untuk mencegah stunting di Depok, Jawa Barat, tidak boleh terulang. Hal itu agar akselerasi penurunan angka prevalensi stunting bisa sesuai target,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan program PMT itu berkaitan dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.

Terkait program PMT di Depok, yang dikeluhkan warga beberapa waktu lalu, Kemenko PMK menilai tidak memenuhi syarat gizi yang cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka prevalensi stunting cenderung turun menjadi 21,6% dari yang sebelumnya 24,4%.

Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024 masih ada gap 7,6% lagi untuk dituntaskan.

Advertisement

Pencapaian target itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan gerak bersama dan semangat yang sama. Jangan ada lagi upaya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menekan angka prevalensi stunting.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu berpendapat tidak standarnya kandungan gizi pada program PMT di Depok, Jawa Barat harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pemahaman para pelaksana program pengentasan stunting di berbagai daerah.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, ujar Rerie, harus mampu membangun sinergi yang kuat dalam upaya menyukseskan pencapaian program penurunan angka prevalensi stunting.

Semua pihak, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai kapasitas masing-masing dengan baik, sehingga target yang ditetapkan mampu direalisasikan.

Rerie berharap upaya mencapai target penurunan angka prevalensi stunting mendapat dukungan semua pihak, dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan tangguh dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.(*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...