Pemerintah Pusat Harus Segera Ambil Sikap Terkait Pengungsi Rohingya

JAKARTA (8 Desember): Pemerintah pusat diminta segera membangun komunikasi yang efektif dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menyingkapi masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Jangan sampai permasalahan pengungsi Rohingya hanya dianggap masalah kecil yang cukup ditangani Pemerintah Kota.

“Pemerintah Pusat segera berkomunikasi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi, jangan pengungsi Rohingya hanya diurus sekelas Pemerintah Kota,” kata Ketua Bidang Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Martin Manurung, di Jakarta, Jumat (8/12).

Martin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengingatkan, sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia harus mengambil sikap terhadap nasib pengungsi Rohingya di Aceh. Jangan sampai masalah pengungsi dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tegas.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia harus segera mengambil sikap terhadap nasib pengungsi. Pemerintah Pusat harus cari solusi,” tegas Martin.

Sebelumnya di media sosial ramai beredar rekaman terjadinya aksi demo yang melibatkan warga Kota Sabang yang menolak adanya pengungsi Rohingya di wilayahnya. Dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara warga Kota Sabang dan aparat kepolisian di sekitar Kantor Dermaga Pelabuhan BPKS Sabang.

Warga Kota Sabang beramai-ramai melakukan aksi protes di depan Kantor BPKS Sabang dan meminta para pengungsi Rohingya segera dipindahkan. Sebelumnya, warga setempat sudah mengultimatum pihak berwenang untuk merelokasikan 139 imigran Rohingya yang ditempatkan di DCT-1 BPKS.

Gelombang kedatangan ribuan imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023 menjadi polemik. Belakangan, masyarakat Aceh juga banyak yang melakukan penolakan dan berharap pemerintah mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. (RO)