Connect with us

Politik

Gobel Tegaskan Gorontalo Miskin Akibat Salah Urus

Published

on

GORONTALO (26 Januari): Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) yang juga Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rachmat Gobel menegaskan Provinsi Gorontalo tetap menjadi provinsi termiskin kelima di Indonesia sejak provinsi ini berdiri pada 2000 hingga kini.

Padahal, kata Gobel, tanahnya subur dan lautnya kaya. Selain itu, nilai APBD dan dana APBN untuk Gorontalo pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Ini akibat salah urus dalam 10 tahun terakhir ini,” ungkap Gobel di Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, PRovinsi Gorontalo, Kamis (25/1).

Pertemuan Gobel dengan masyarakat Desa Molohu dihadiri ribuan massa dan para caleg Partai NasDem. Mereka adalah caleg untuk DPRD Kabupaten Gorontalo dan caleg untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Sedangkan caleg untuk DPR RI, selain Gobel, hadir Rustam Akili dan Winarni Monoarfa. Hadir pula Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru. Saat Gobel menyampaikan kalimat “salah urus”, massa berteriak histeris.

Dalam kesempatan itu Gobel mengatakan, salah urus tersebut ia contohkan pada anggaran pengembangan pariwisata yang justru lebih banyak untuk jalan-jalan studi banding dan promosi yang tak banyak memberikan hasil.

Mestinya, ujar Gobel, pertama-tama adalah membangun wahana pariwisata dulu. Hal itu sudah ia buktikan di Pantai Tamendao dan Danau Perintis. Kawasan Tamendao yang semula kumuh kini justru menjadi tempat kongkow paling hectic di Gorontalo. Kafe-kafe tumbuh menjamur. Begitu pula dengan Danau Perintis yang semula sepi, kini ramai menjadi kawasan wisata keluarga dan menumbuhkan lapak-lapak UMKM.

Advertisement

Jika Pantai Tamendao dibangun dengan menggunakan dana aspirasi sebagai anggota DPR RI melalui program Kotaku, maka penataan Danau Perintis menggunakan dana pribadi, salah satunya dengan menghadirkan kapal dari tembaga.

“Jadi harus ada konsep dulu. Ada visi dan imajinasi. Ada cita rasa. Jadi bukan menciptakan proyek,” katanya.

Contoh lain yang dikemukakan Gobel adalah masalah pemihakan dalam penggunaan APBD.

“Tidak ada pemihakan terhadap petani dan pertanian. Tidak ada pemihakan terhadap nelayan dan perikanan,” tegasnya.

Massa berteriak bergemuruh mendukung pernyataan Gobel. Jumlah petani dan nelayan di Gorontalo adalah yang terbesar dibandingkan dengan profesi lain di Gorontalo. Sehingga jika kesejahteraan petani dan nelayan teratasi maka masalah kemiskinan akan bisa diatasi. Bahkan berdasarkan data, lebih dari 50 persen penduduk miskin adalah berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Sebagai anggota DPR RI, kata Gobel, ia sudah melakukan uji coba pertanian padi, jagung, singkong, dan nanas. Untuk padi dan jagung, katanya, hasil panennya meningkat dua kali lipat. Sedangkan untuk tanaman singkong naik hingga 10 kali lipat.

“Satu batang singkong bisa menghasilkan 30 kg. Dalam satu hektar bisa ditanam 10 ribu batang singkong. Sehingga dalam satu hektar bisa menghasilkan 300 ton singkong. Jika harga per kilogramnya Rp 1.500,00 maka dalam satu hektar bisa menghasilkan Rp 450 juta. Sedangkan biaya produksinya sekitar Rp 25 juta. Jadi ini sangat menguntungkan bagi petani,” urainya.

Gobel juga menambahkan, pemerintah daerah harus melakukan pemihakan terhadap petani dan nelayan.

Advertisement

“Selain menganggarkan APBD yang cukup, juga untuk membangun ekosistemnya,” ujar Gobel.

Saat musim tanam petani selalu dihadapkan pada kelangkaan pupuk dan bibit serta harga pupuk dan bibit yang mahal. Sedangkan saat musim panen, justru harganya jatuh.

“Di sini pentingnya membangun ekosistem,” katanya.

Untuk itu, ia akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Pangan dan menjadikan Gorontalo sebagai lumbung pangan untuk kawasan timur Indonesia.

“Selain memberikan jaminan keterserapan produksi pertanian, kawasan tersebut juga akan menyerap tenaga kerja hingga 100 ribu orang dari hulu hingga hilir karena ada industri pangan yang tumbuh. Masa depan generasi muda menjadi terjamin,” katanya.

Selain itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya membangun sumberdaya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keteladanan.

Setelah melakukan kampanye, Gobel melakukan silaturahim ke Pondok Pesantren Sirojuth Tolibin Dar El Qurro’ Wal Khuffadz, di dekat lokasi kampanye. Pondok pesantren yang baru berdiri sekitar tiga tahun ini sedang terus melakukan pembangunan fisik. Gobel berbincang-bincang dengan pimpinan pondok dan para ustadz.(nasihin/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...