Connect with us

Politik

Demi Kawal Suara, DPS Siapkan Ratusan Saksi di Bogor Barat

Published

on

BOGOR (26 Januari): Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Devie Prihartini Sultani (DPS) memastikan kesiapan partainya untuk mengawal suara NasDem dan juga pasangan AMIN di Kota Bogor pada Pemilu 2024.

“Lebih kepada pemantapan ya, teman-teman saksi ini kita Bimtek mereka harus seperti apa, harus bagaimana di dalam mengawal TPS nanti,” kata DPS dalam keterangannya, Jumat (26/1).

Dalam rangka semangat menyambut Pemilu yang bermartabat DPS menekankan NasDem Kota Bogor terus membekali para saksinya demi menghadirkan kualitas pengawasan dan integritas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

DPS yang juga Caleg DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Barat itu pun menegaskan pentingnya pemantapan bagi saksi-saksi, terutama dalam mengawal suara partai dan mendukung cita-cita politik NasDem membawa Gerakan Perubahan di persada tanah air.

“Khususnya saksi-saksi yang kita kumpulkan adalah untuk mengawal suara saya, suara partai, dan suara pak Anies (Baswedan) pastinya,” ujar DPS.

Lebih jauh DPS menambahkan bahwa Bimtek yang digelar kali ini menaruh fokus pada pemahaman tugas di TPS, mulai dari pengawasan hingga pengumpulan C1 secara valid.

Dalam persiapan tersebut lanjut DPS melibatkan 662 saksi untuk Dapil Bogor Barat, sementara dirinya sendiri memiliki 153 saksi untuk 153 TPS di wilayah tersebut.

Advertisement

“Optimis saya bisa mencapai target yang saya harapkan karena memang target saya 7000 suara,” kata dia.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Dapil Bogor Barat, Haerudin, menambahkan pentingnya penguatan saksi di wilayah dalam menjaga suara.

Haerudin juga menyoroti peran strategis relawan di wilayah dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih DPS pada Pemilu 14 Februari mendatang.

Menurut dia rekam jejak DPS yang aktif membantu masyarakat seperti memfasilitasi masyarakat mendapatkan BPJS menjadi keuntungan bagi DPS untuk meraih suara.

“Insya Allah dengan program bu Devie yang diberikan ke masyarakat sebagai komisi IV yaitu bantuan BPJS, bantuan sekolah yang sifatnya sosial itulah keuntungan bu Devie,” kata dia.

(WH)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...