Saan Ingatkan tentang Netralitas ASN dalam Pemilu

CIANJUR (31 Januari): Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada setiap kontestasi pemilu. Kepala daerah sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di daerah harus menjadi teladan bagi segenap jajarannya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1).

“Tentu yang menjadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan, itu terkait soal netralitas ASN. Netralitas ini harus diteladani pimpinan tertinggi di daerah. Ini supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clean and clear dari sisi netralitas,” ungkap Saan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menuturkan, netralitas ASN pada pemilu kali ini menjadi sorotan, termasuk aparatur pemerintah lainnya.

“Karena itu, ini yang kami tekankan saat beraudiensi dengan bupati dan jajaran, KPU, serta Bawaslu,” ungkapnya.

Hal lain yang juga jadi fokus perhatian Komisi II DPR RI pada Pemilu 2024 berkaitan hal teknis. MIsalnya soal distribusi logistik, karena secara geografis Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah rawan bencana.

“Secara kewilayahan, daerah di Kabupaten Cianjur ini sangat luar biasa. Jaraknya juga jauh-jauh. Maka, pengamanan logistik menjadi sangat penting, baik pengamanan dari sisi kebencanaan maupun lainnya,” tutur Saan.

Hal lain yang menjadi penekanan Komisi II pada pelaksanaan Pemilu 2024 menyangkut hak pilih. Komisi II akan memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tak terdata.

“Kami minta KPU, Bawaslu, atau pun pemerintah daerah terus mendata, terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang pada 14 Februari sudah berusia 17 tahun. Mereka harus diberikan hak pilih dengan cara dibuktikan pencetakan KTP elektronik. Itu harus jadi prioritas,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, tegas Saan, DPR akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bawaslu terkait berbagai bentuk tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran. Pemilu yang bersih dan jurdil bisa menghasilkan pemimpin atau pun wakil-wakil rakyat yang bermartabat.

“DPR konsen menjaga netralitas ASN. Tentu kita akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Bawaslu,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan, sejauh ini Kabupaten Cianjur sudah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Berbagai tahapan pemilu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami libatkan semua unsur masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan demokratis,” tuturnya.

(MI/*)