Sahroni Minta Presiden Berhentikan Heru Budi Pasca Pemutusan KJMU

JAKARTA (7 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai langkah pemutusan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di tengah jalan merupakan tindakan fatal dan tidak berperikemanusiaan.

“Saya kira ini langkah yang fatal, tidak tepat, dan tidak berperikemanusiaan,” ungkap Sahroni dalam keterangannya Rabu (6/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengatakan apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Presiden Joko Widodo yang prorakyat.

“Apalagi ini soal pendidikan. Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” tegas Sahroni.

Sahroni yang hampir bisa dipastikan akan kembali duduk di Senayan menjadi anggota DPR periode 2024-2029 itu meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tidak membuat kebijakan yang merenggut hak-hak masyarakat kecil.

“Pencabutan KJMU ini membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta. Ini sudah sangat kacau. Pertama itu kan memang hak mereka untuk menerima, karena mereka memang tidak mampu. Kedua, kalau diputus di tengah jalan seperti ini, mereka mau lanjut kuliah pakai apa? Bayarnya gimana? Apa enggak dipikir sampai ke situ? Jangan semau-maunya begitu,” tukas Sahroni.

Sebab itu, Sahroni berharap agar Heru segera mengembalikan hak para penerima KJMU tersebut.

“Semoga hati nurani Pak Pj Heru terketuk. Kembalikan apa yang memang merupakan hak mereka,” pungkas Sahroni.

(*)