Kebijakan Family Office Butuh Kepastian Hukum

SURABAYA (8 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah mengatakan sebagai sebuah kebijakan, family office harus memiliki tujuan yang jelas sehingga ketercapaian tujuan kebijakan tersebut dapat diukur.

“Kalau tujuannya sudah jelas, kita baru bisa melihat untung ruginya, misalnya melalui Cost and Benefit Analysis (CBA) dalam membuat sebuah kebijakan. Salah satu keuntungan adalah orang-orang super kaya akan menginvestasikan uangnya di Indonesia yang bisa memperkuat ekonomi nasional,” ungkap Charles dalam keterangannya, Senin (8/7).

Charles memberi contoh Singapura dan Hongkong yang sudah menerapkan family office yang bisa memperkuat devisi negara dan menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi nasional.

“Namun, kita juga harus melihatnya secara kritis. Kalau hanya menyimpan uang di Indonesia, dampaknya tidak akan besar bagi kita. Namun, jika family office nantinya bisa mendorong agar investasinya bisa ke sektor riil dampaknya akan besar,” terang Charles.

Sektor riil yang dimaksud, tambah Charles seperti membangun pabrik atau industri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Meski demikian, Charles juga mengingatkan akan adanya ancaman middle income trap yang masih menghantui.

“Oleh karena itu, salah satunya jangan sampai deindustrialisasi terjadi terlalu dini. Kalau family office bisa didorong sampai sana, menurut saya sangat bagus,” tukas Charles.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) yang akan kembali duduk di Senayan periode 2024-2029 itu juga menambahkan bahwa sepertinya pemerintah hanya ingin menarik orang super-kaya untuk menyimpan uang di Indonesia, seperti yang sering dicontohkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

“Kalau seperti itu, kita harus betul-betul menyadari potensi money laundry, dengan cara melibatkan stakeholder terkait seperti KPK, Kejaksaan atau Kepolisian,” jelas Charles.

Terkait kesiapan menyambut family office di Indonesia, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lumajang Jawa Timur itu menegaskan faktor yang paling utama adalah kepastian hukum.

“Setiap orang atau institusi, apalagi ini orang-orang super kaya, tentu sangat memikirkan soal kepastian hukum. Indonesia harus bisa membuktikan itu yakni adanya peraturan yang jelas. Hingga saat ini saya kira belum ada,” ujar Charles.

Kedua, tambah Charles, faktor keamanan data. Beberapa hari terakhir Indonesia justru tengah ramai kebocoran data nasional.

“Orang-orang super kaya itu sangat sensitif terhadap data pribadi. Karena itu soal keamanan data harus betul-betul diperhatikan. Sementara di sisi lain kami melihat pemerintah tidak cukup tegas menangani persoalan kebocoran data nasional yang sudah terjadi bahkan dalam aspek pertanggungjawaban juga terkesan saling melempar batu,” tegas Charles.

Ketiga, sumber daya manusia unggul sangat dibutuhkan dalam menyambut family office, karena mereka yang akan menyambut dan melayani para orang super kaya itu.

“Dan faktor keempat adalah pendalaman produk keuangan yang variatif. Mengapa ini penting? Karena orang-orang super kaya tentu punya keinginan masing-masing. Pendalaman produk keuangan agar mereka mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Bisa jadi antar orang kaya berbeda kepentingan dan kebutuhannya. Jadi kita yang harus betul-betul memahami itu, jika ingin berhasil,” terang Charles.

Terkait regulasi family office, Charles mengungkapkan secara terpadu masih akan disusun dan masih dalam proses. Satuan tugasnya juga masih dalam persiapan. Jadi mesti dilihat dulu perkembangannya.

“Harapan kami adalah pemerintah harus terbuka dan akuntabel dalam proses penyusunannya, agar legitimasi terhadap kebijakan ini tinggi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang legitimate. Saya kira, kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih belum selesai, seperti kebocoran data nasional, kepastian hukum, dan lain sebagainya, jika ingin kebijakan family office berhasil dan berbuah manis,” pungkas Charles.

(*)