Connect with us

Politik

Program Masa Transisi Harus Tetap Beri Manfaat bagi Rakyat

Published

on

JAKARTA (9 Juli): Pergantian pemerintahan untuk periode APBN tahun 2024 diharapkan saat masa transisi tidak berdampak pada program anggaran negara.

Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Charles Meikyansah, di Jakarta, Selasa (9/7).

Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif.

Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” tegas legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang-Jember) ini.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik.

Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi menyejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” tukas Charles.

Legislator yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada Periode 2024-2029 ini mengungkapkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.

Advertisement

Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI demi terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegas Charles.

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu juga mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara.

Untuk itu DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.(dpr.go.id/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...