Connect with us

Politik

NasDem Optimistis Pilkada Serentak 2024 Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Published

on

JAKARTA (25 November): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, optimistis gelaran Pilkada Serentak 2024 dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

Terutama, upaya memastikan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan kebutuhan pemilu dan mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Saya kira itu langkah baik dalam rangka menjaga kualitas demokrasi pilkada,” ujar Ujang Bey di Jakarta, Senin (25/11).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang) itu mengungkapkan, Komisi II DPR telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah, salah satunya Jawa Barat dan menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah untuk memastikan seluruh persiapan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.

Belum lama ini Komisi II melakukan kunker ke Jabar dan melakukan RDP dengan Mendagri dan beberapa Pj kepala daerah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Secara umum semua daerah sudah siap melaksanakan pilkada serentak, baik dari segi pendanaan, distribusi logistik, termasuk memetakan daerah rawan dengan Indeks Kerawanan Pemilu,” ungkap Ujang.

Ujang menegaskan, Kemendagri harus memastikan ASN untuk menjaga netralitas dalam gelaran pilkada serentak. Pasalnya, aduan pelanggaran netralitas ASN tinggi sehingga diperlukan langkah strategis dalam menangani masalah tersebut.

Selama ini memang aduan netralitas ASN menjelang pilkada cukup banyak. Untuk mencegah terjadinya peningkatan pelanggaran netralitas ASN daerah, Kemendagri telah membuka hotline aduan terkait netralitas ASN,” tegas Ujang.

Ujang juga menghimbau seluruh penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga kondisivitas pada masa tenang.

Advertisement

Di masa tenang menjelang pilkada, mari kita gunakan untuk menjaga stabilitas dan jangan membuat gerakan-gerakan yang menimbulkan kegaduhan dan gesekan dalam masyarakat,” imbaunya.

Terutama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan adil, aman, dan damai.

KPUD dan Bawaslu tetep bekerja sesuai dengan koridor masing-masing, sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya netralitas perlu dijaga demi terciptanya pemilu adil, aman, dan damai,” demikian Ujang.

(Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...