Bangun Kolaborasi yang Kuat untuk Peningkatan IPK yang Konsisten

JAKARTA (3 Desember): Peningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) harus konsisten dilakukan dengan membangun kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat, demi merealisasikan upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang.

“Dorongan untuk meningkatkan IPK harus konsisten demi mewujudkan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai upaya harus mampu dilakukan untuk mewujudkannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12).

Laman www.kemdikbud.go.id mencatat IPK Indonesia konsisten meningkat sejak tiga tahun lalu. Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13, bertambah 2 poin dari periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin jika dibandingkan dengan 2021.

Sumber yang sama mengungkapkan penyusunan IPK ditujukan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar membuat formulasi kebijakan bidang kebudayaan dan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Penilaian IPK berdasarkan atas tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

Menurut Lestari, relatif baragamnya indikator penilaian IPK tersebut menuntut adanya kolaborasi yang kuat antarsektor terkait.

Oleh karena itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, langkah untuk mewujudkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, harus dikedepankan.

Menurut Rerie, sektor kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional.

Pasalnya, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, kebudayaan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi dasar pembangunan nasional dengan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki.

Pemahaman terhadap pentingnya sektor kebudayaan dalam pencapaian sejumlah target pembangunan nasional, tambah Rerie, harus dimiliki setiap anak bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menjelaskan, upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang mutlak harus mendapat dukungan dari banyak pihak.

Dengan pembangunan sektor kebudayaan yang semakin baik, Rerie berharap mampu mengakselerasi proses pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan para pendiri bangsa. (*)