Perlu Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pembuatan Undang-Undang

PADANG (22 Desember): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mengharapkan adanya sinkronisasi keinginan dan aspirasi masyarakat serta pemerintah daerah, guna terbitnya undang-undang yang sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lisda saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (20/12). Rombongan Baleg DPR disambut Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Sumatra Barat.

“Intinya kunjungan kerja ini dalam rangka sosialisasi Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Kita berharap kunjungan kerja ini bisa mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat daerah, guna terbitnya undang-undang yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Lisda.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berharap, ke depan kegiatan kunjungan kerja dapat membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan para wakil rakyat, terutama yang berasal dari daerah pemilihan terkait.

“Untuk itu kita berharap ke depan, para kepala daerah yang terpilih dan segera dilantik, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat sama-sama membangun komunikasi demi pembangunan di Sumatra Barat. Kami selalu membuka ruang diskusi ataupun komunikasi untuk hal tersebut sebagai salah satu perjuangan kami di pusat,” ungkapnya.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik kunjungan Baleg DPR RI. Ia menyampaikan tiga aspirasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Baleg DPR ke Sumbar untuk menyosialisasikan Prolegnas ini. Pemprov Sumbar telah menetapkan 17 Program Pembentukan Perda Tahun 2025, antara lain tentang letenagakerjaan, jasa konstruksi, penyelenggaraan jalan, pendidikan, perlindungan petani, izin usaha, pengelolaan sampah, dan pengairan,” jelas Mahyeldi dalam sambutannya.

Dia meniai kunjungan kerja Baleg DPR kali ini adalah momentum strategis bagi Sumbar. Terutama terkait dengan sejumlah RUU Prioritas 2025 yang memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi utama di Sumbar. (Bee/*)