Connect with us

Politik

Sahroni Desak Penegak Hukum Beri Sanksi Tegas terhadap Pelaku Perundungan

Published

on

JAKARTA (27 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak agar pelaku perundungan, meskipun masih anak-anak, diberikan sanksi tegas. Sahroni menilai, tindakan perundungan yang marak terjadi, termasuk kasus terbaru di MTs Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah, harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

Polisi jangan anggap ini kenakalan anak biasa, ini penganiayaan, bullying. Walaupun pelakunya anak-anak, tetap harus ada sanksi atau hukuman yang setimpal,” ujar Sahroni di Jakarta, Kamis (26/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas untuk menciptakan efek jera. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat akan memberikan pesan kepada pelaku dan siswa lainnya agar tidak melakukan aksi serupa.

Polisi harus memperkuat konsekuensi hukumnya agar pelaku jera, dan pelajar lainnya yang berniat melakukan perundungan berpikir ulang. Penyelesaian masalah secara ‘kekeluargaan’ justru tidak mendidik,” tegas Sahroni.

Sahroni juga menyoroti peran penting sekolah dalam menangani kasus perundungan, sebab pihak sekolah harus lebih aktif dalam mendidik dan membentuk karakter, mental, serta moral para siswa.

Seharusnya, jika guru sudah mengetahui ada siswa yang berperilaku seperti ini, mereka harus diberi pembinaan. Siswa seperti ini biasanya bukan kali pertama berulah,” ujar Sahroni.

Ia menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat untuk membangun karakter dan sikap moral.

Selain itu, Sahroni mengajak semua pihak, termasuk orangtua, untuk bersama-sama mencegah perundungan. Ia berharap dengan kesadaran bersama, perundungan di kalangan pelajar dapat diminimalisasi.

Advertisement

Inilah pentingnya kesadaran semua pihak, termasuk orangtua siswa. Berikan pendidikan dan contoh yang baik kepada anak-anak kita,” ungkapnya.

Sahroni berharap ada kebijakan yang lebih tegas dan upaya pencegahan yang lebih serius untuk mengurangi kasus bullying di sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua siswa. (safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...