Dorong Desa Jadi Penopang Utama Program Cek Kesehatan Gratis

JAKARTA (5 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mendorong desa sebagai penopang utama menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis yang dicanangkan pemerintah.

Terutama, memfungsikan desa agar lebih menjangkau masyarakat terpencil, sehingga Program Cek Kesehatan Gratis dapat dinikmati seluruh masyarakat.

“Desa adalah garda terdepan dalam kehidupan masyarakat. Dengan menjadikan desa sebagai gardra utama dalam program skrining kesehatan gratis, kita bisa memastikan bahwa layanan kesehatan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, terdapat sejumlah strategi dalam mengimplementasikan program tersebut dengan mengoptimalkan desa.

“Optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai pusat pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan pelibatan pemerintah desa untuk mendukung sosialisasi dan pendataan warga yang membutuhkan skrining,” ungkap Nurhadi.

Selain itu, perlunya kolaborasi tenaga medis dan relawan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis.

Lalu, imbuhnya, memastikan infrastruktur dan peralatan yang memadai. Termasuk, sistem rujukan yang terintegrasi agar masyarakat dapat memiliki kepastian mendapatkan layanan kesehatan.

“Penyediaan infrastruktur dan peralatan medis yang memadai untuk mendukung akurasi hasil pemeriksaan. Sistem rujukan yang terintegrasi bagi warga yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat lanjut,” jelasnya.

Pelibatan desa dalam program tersebut, kata dia, akan lebih berkelanjutan dan efektif, sehingga desa dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit.

Hal itu penting untuk memastikan program tersebut menjadi buah karya orkestrasi antara DPR, pemerintah, dan stakeholder di bidang kesehatan yang ditujukan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan asosiasi kesehatan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kesehatan adalah hak semua orang, dan desa harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata,” tukasnya.

(Safa/*)