Bahtra Minta BPN Seluruh Indonesia Tingkatkan Empati dan Pelayanan ke Masyarakat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia agar lebih berempati terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pertanahan. Mulai dari sengketa sertifikat tanah antara warga dan perusahaan, konflik antarwarga, penyerobotan tanah ulayat atau adat, hingga penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh sejumlah perusahaan.

“Saya mohon agar Kanwil dan Kantah BPN lebih berempati terhadap masyarakat. Kami di Komisi II hampir setiap hari menerima aduan dari warga soal persoalan pertanahan yang belum kunjung terselesaikan,” ujarnya, Selasa (20/2/2025).

Legislator Gerindra ini mencontohkan kasus yang sempat viral, yakni milik Mbah Tupon di Yogyakarta. Tanah miliknya tiba-tiba beralih kepemilikan tanpa sepengetahuannya. Ia menekankan bahwa jika jajaran BPN tidak peka terhadap penderitaan masyarakat, maka kasus-kasus serupa akan terus bermunculan.

“Bayangkan masyarakat kecil yang tidak punya akses. Apa nasib mereka? Contohnya Mbah Tupon, seorang lansia yang tak tahu menahu, tiba-tiba tanahnya sudah berganti nama dan kepemilikan. Itu baru satu contoh, saya yakin masih banyak kasus serupa di seluruh pelosok negeri,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Fraksi Gerindra meminta jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia untuk segera berbenah. BPN harus menjadi pelayan dan pengayom rakyat, bukan justru menjadi beban atau bahkan lawan masyarakat dalam urusan pertanahan.

“Saya mewakili Fraksi Gerindra benar-benar memohon kepada seluruh Kanwil BPN agar lebih proaktif dan meningkatkan empati. Mohon agar jajaran Kantah terus diingatkan saat rapat koordinasi, bahwa tugas mereka adalah melayani rakyat,” pungkasnya.