Himmatul Aliyah Soroti Tata Kelola Perguruan Tinggi, Dorong Evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola perguruan tinggi, terutama terkait tumpang tindih sistem penerimaan mahasiswa, kurikulum, dan penguatan muatan lokal.

Menurut Himmatul, sudah saatnya sistem penerimaan mahasiswa dievaluasi agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

“Banyak masukan dari kampus soal pentingnya penataan kembali mekanisme penerimaan mahasiswa. Ini demi menjaga ekosistem pendidikan tinggi tetap sehat dan seimbang,” ujarnya dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

Ia juga menyoroti perlunya penyempurnaan kurikulum, khususnya peningkatan porsi muatan lokal sebagai sarana pelestarian budaya daerah.

“Contohnya Bali mengusulkan penambahan jam untuk mata kuliah muatan lokal. Ini penting untuk memperkuat identitas budaya melalui pendidikan tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Himmatul menekankan perlunya penataan ulang penyaluran program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh perguruan tinggi.

Terkait berbagai persoalan administratif, ia mengingatkan bahwa semua telah diatur dalam regulasi dan dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Kemendikbudristek.

“Jika ada temuan, cukup dikonsultasikan ke kementerian. Semua sudah ada mekanismenya. Kita ingin sistem pendidikan nasional berjalan terintegrasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti urgensi revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang telah berusia lebih dari dua dekade. Menurutnya, masukan dari daerah akan menjadi bagian penting dalam proses pembaruan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, mengapresiasi kehadiran Komisi X dan menyatakan bahwa transformasi pendidikan tinggi di wilayahnya terus berjalan sesuai semangat Merdeka Belajar.

Ia juga menyoroti kebijakan terbaru seperti Permendikbudristek No. 63 Tahun 2025 tentang magang, yang dinilai mendorong pendidikan tinggi agar lebih fokus pada kualitas.

Dengan sinergi antara DPR, LLDIKTI, dan pemerintah daerah, berbagai masukan strategis dari Bali diharapkan dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional ke depan.