Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Luncurkan 5 Stimulus Ekonomi Senilai Rp 24,44 Triliun

Published

on

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk meluncurkan lima stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 24,44 triliun, terdiri dari Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari sumber non-APBN, termasuk dunia usaha.

Lima stimulus tersebut mencakup:

  1. Diskon Transportasi Publik, Pemerintah menyiapkan Rp 0,94 triliun untuk: Diskon tiket kereta api sebesar 30% (target 2,8 juta penumpang), Diskon PPN 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik (target 6 juta penumpang), Diskon 50% tiket angkutan laut (target 0,5 juta penumpang), Stimulus berlaku selama libur sekolah Juni–Juli 2025.
  2. Diskon Tarif Tol, Diskon 20% untuk 110 juta kendaraan selama periode libur sekolah. Anggaran sebesar Rp 0,65 triliun berasal dari non-APBN melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
  3. Penebalan Bantuan Sosial, Tambahan bantuan: Kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, Bantuan pangan 10 kg beras per bulan Diberikan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama Juni–Juli 2025 dalam satu kali penyaluran. Total anggaran: Rp 11,93 triliun.
  4. Bantuan Subsidi Upah (BSU), BSU sebesar Rp 300 ribu diberikan kepada: 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau UMP Kabupaten/Kota, 228 ribu guru di bawah Kemendikdasmen, 277 ribu guru di bawah Kemenag. Bantuan diberikan untuk periode Juni–Juli 2025. Total anggaran: Rp 10,72 triliun. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
  5. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK), Diskon iuran 50% selama 6 bulan untuk pekerja di sektor padat karya. Program lanjutan ini menyasar 2,7 juta pekerja di enam industri dan berlangsung sejak Februari 2025. Anggaran: Rp 0,2 triliun dari non-APBN.

“Dengan stimulus ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tetap terjaga mendekati 5%, meskipun tekanan global masih berlanjut,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...