Abdul Wachid Pastikan Kuota Haji Indonesia 2026 Tidak Dipangkas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menepis kabar bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 akan dipangkas hingga 50 persen oleh pemerintah Arab Saudi. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan menyebut kuota haji Indonesia tetap aman.

“Tidak benar. Kuota haji Indonesia tahun 2026 aman, tidak ada pengurangan,” kata Wachid, Kamis (12/6/2025).

Sebelumnya, muncul kabar bahwa Arab Saudi mempertimbangkan pengurangan drastis terhadap kuota haji Indonesia akibat sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk insiden kematian jemaah. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, sempat menyatakan bahwa negosiasi intensif tengah dilakukan untuk mencegah realisasi wacana tersebut.

“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen dari pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi karena tahun depan pengelolaan haji beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji,” ujar Irfan, Selasa (10/6/2025) di Jeddah.

Namun, perkembangan terbaru menyatakan bahwa otoritas Arab Saudi telah membatalkan rencana pengurangan tersebut. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana tersebut hanya berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bentuk evaluasi dan peringatan terhadap manajemen haji tahun ini.

“Mereka menilai pelaksanaan haji dari Indonesia belum optimal. Namun akhirnya wacana itu tidak dilanjutkan,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Dahnil menjelaskan, pembatalan rencana pemangkasan juga didasari kepercayaan Arab Saudi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih percaya pada Indonesia, khususnya pada Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa pembentukan BP Haji oleh Presiden menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji. Menurut Dahnil, Presiden Prabowo telah memberi mandat kepada BP Haji untuk melakukan diplomasi agar kuota haji tidak hanya tetap, tetapi ke depan bisa ditambah.

“Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ada penambahan kuota di masa mendatang,” tutupnya.