Connect with us

Politik

BNPT Perlu Diperkuat, Anwar Sadad Ingatkan Bahaya Ideologi Impor

Published

on

Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menegaskan pentingnya peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional yang kerap memicu radikalisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Sadad dalam kunjungan spesifik Komisi XIII ke Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, banyak aksi terorisme di tanah air berakar dari penafsiran agama yang keliru serta ideologi impor yang tidak memiliki akar kesejarahan dengan bangsa Indonesia.

“Ideologi transnasional itu bukan dari kearifan bangsa kita, tetapi diimpor dari tempat lain oleh orang-orang yang tidak punya garis genealogi kesejarahan dengan bangsa ini,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sadad menilai, pencegahan terorisme harus dimulai dari penataan pola pikir masyarakat. Karena itu, ia mengapresiasi langkah BNPT yang melibatkan tokoh agama dan budaya dalam program deradikalisasi.

“Diskusi, dialog, serta pelibatan ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Kokam, Banser, dan tokoh budaya merupakan langkah tepat,” katanya.

Advertisement

Ia menambahkan, radikalisme bisa terjadi di semua agama, bukan hanya Islam, sehingga upaya pencegahan harus merangkul seluruh kelompok melalui dialog yang menyentuh akar persoalan. Sadad juga menekankan bahwa terorisme biasanya lahir dari akumulasi faktor, mulai dari kekecewaan terhadap keadaan hingga kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Lebih lanjut, ia mendukung restrukturisasi BNPT dengan pembentukan kedeputian bidang deradikalisasi sebagai langkah strategis. Sadad juga menekankan perlunya peningkatan anggaran BNPT mengingat sebagian besar program bersifat operasi lapangan yang tidak selalu bisa diprediksi.

“Di lapangan kita harus berpikir worst scenario. Meski tidak sampai keluar sebutir peluru, kerja-kerja seperti ini tetap membutuhkan dukungan anggaran,” tegasnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Sadad menilai penguatan BNPT, baik dari sisi kelembagaan, strategi deradikalisasi, maupun dukungan anggaran, merupakan kebutuhan mendesak. Ia menegaskan, keberhasilan BNPT sering kali tidak terlihat karena tercermin dari kondisi aman yang dirasakan masyarakat, padahal di balik itu terdapat kerja besar dalam mencegah ancaman sejak dini.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...