Connect with us

Politik

Habiburokhman Minta Masukan Publik soal Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM

Published

on

Komisi III DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon-calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). Masukan ini harus disampaikan dengan identitas jelas sesuai ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan pihaknya telah menerima 13 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan oleh Komisi Yudisial RI. Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses ke tahap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada 9 September 2025 di Gedung DPR RI.

Daftar Calon Hakim Agung:

  1. Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi PT Banjarmasin (Kamar Pidana)
  2. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI (Pidana)
  3. Julius Panjaitan – Hakim Tinggi PT Bengkulu (Pidana)
  4. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI (Pidana)
  5. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA RI (Perdata)
  6. Dr. Heru Pramono – Hakim Tinggi MA RI (Perdata)
  7. Dr. Hj. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI (Agama)
  8. Dra. Hj. Muhayah – Wakil Ketua PT Agama Samarinda (Agama)
  9. Dr. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN (TUN)
  10. Dr. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak (TUN Khusus Pajak)
  11. Dr. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kemenkeu (TUN Khusus Pajak)
  12. Dr. Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak (TUN Khusus Pajak)
  13. Dr. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI (Militer)

Daftar Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA:

  1. Prof. Dr. Agus Budianto – Dosen FH Universitas Pelita Harapan
  2. Bonifasius Nadya Arybowo – Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
  3. Dr. Moh. Puguh Haryogi – Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Masukan tertulis dari publik dapat dikirim ke Sekretariat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270. Kontak: Telp. (021) 5715 566 / 5715 864 / 5715 569, Faks. (021) 5715 566, atau email ke set_komisi3@dpr.go.id.

Habiburokhman menegaskan, proses ini merupakan bagian dari keterbukaan DPR dalam melibatkan masyarakat untuk memastikan kualitas calon hakim yang akan duduk di Mahkamah Agung.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...