Mulyadi Dorong Penguatan Kapasitas dan Pengawasan Digital Koperasi Merah Putih

Peningkatan kompetensi pelaku koperasi menjadi perhatian utama dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola agar koperasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa, bukan sekadar program simbolis.

“Yang paling kami tekankan adalah kompetensi para pelaku Koperasi Merah Putih. Harus ada program yang secara konsisten melakukan upgrading kompetensi para pelaku di koperasi-koperasi tersebut,” ujar Mulyadi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Selain kompetensi, pengawasan berbasis teknologi juga dianggap krusial. Politisi Fraksi Gerindra ini berharap pola pengawasan digital diperluas agar ribuan koperasi dapat berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.

“Saya berharap belanja digital ditingkatkan. Dengan 80.000 koperasi, pola pengawasan berbasis digital akan membuat pengelolaan lebih transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga Presiden pun nyaman dengan pelaporan-pelaporan itu,” tegasnya kepada Menteri Koperasi yang hadir dalam rapat.

Meski begitu, Mulyadi juga menyampaikan keluhan terkait kondisi koperasi di daerah pemilihannya, Jawa Barat V. Menurutnya, beberapa koperasi yang sudah berdiri justru tidak berlanjut dari segi pendanaan dan operasional. Situasi ini dianggap ironis, karena lokasinya berdekatan dengan kediaman Presiden, penggagas program Koperasi Merah Putih.

“Jangan sampai ini hanya kegiatan seremonial atau retorika belaka. Sebagai bagian dari pengawasan, saya ikut deg-degan juga,” ucapnya.

Mulyadi mengingatkan, program ini menyangkut langsung komitmen Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPR memiliki peran mengawasi agar implementasi di lapangan tidak berubah menjadi proyek jangka pendek yang berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami di parlemen mengawasi dan berharap ini bukan sekadar program yang kemudian menjadi bom waktu atau bahkan mempermalukan Presiden. Program ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola jemput bola, agar perputaran ekonomi di desa semakin besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika koperasi yang mendapat dukungan pemerintah pusat dapat berjalan optimal, hal itu akan semakin memperkuat roda perekonomian desa. Ini menjadi kelanjutan dari berbagai program pembangunan desa sebelumnya, seperti dana desa dan berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi.