Hidayat Nur Wahid Soroti Kesiapan SDM dan Transparansi Pelayanan Haji di Daerah

Soroti Kualitas Transportasi dan Usia Pesawat

Dalam rapat yang juga dihadiri jajaran Kementerian Agama, Hidayat menyoroti persoalan transportasi udara jemaah haji. Ia mencatat bahwa pada tahun penyelenggaraan sebelumnya, Indonesia menggunakan dua maskapai utama yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, dengan porsi penerbangan hampir seimbang.rnNamun, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan usia pesawat yang digunakan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, usia pesawat maksimal adalah 15 tahun.rn“Tahun lalu masih ditemukan pesawat yang melampaui batas usia tersebut, dan hal itu menyebabkan insiden teknis hingga pendaratan darurat di India dan Qatar. Karena itu, kami minta agar tahun ini pengawasan lebih ketat agar jemaah benar-benar terlindungi,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini.

Dorong Peran Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah

Hidayat juga mengusulkan agar Kementerian Haji dan Umrah memperluas peluang bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Timur Tengah untuk berpartisipasi sebagai tenaga musiman (musim haji). Menurutnya, mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Arab dan pemahaman budaya lokal yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada jamaah.rn“Mahasiswa kita di Timur Tengah sudah memahami kultur, bahasa, dan dinamika di lapangan. Selain itu, mereka bisa membantu kegiatan mahasiswa dan organisasi di sana. Karena itu, proporsi tenaga musiman dari kalangan mahasiswa perlu ditingkatkan,” usul Politisi Fraksi PKS ini.

Pertanyakan Regulasi Penunjukan Dua Syarikah di Arab Saudi

Menutup pandangannya, Hidayat menyoroti kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang kini membatasi negara pengirim jemaah haji lebih dari 100 ribu orang hanya boleh bekerja sama dengan dua syarikah (perusahaan penyelenggara layanan haji).rn“Kami ingin kejelasan, apakah ini aturan baru? Karena tahun lalu, meski Indonesia mengirim lebih dari 200 ribu jamaah, kita masih bekerja sama dengan delapan syarikah. Sekarang hanya dua, dan salah satunya sempat menuai kritik di periode sebelumnya. Kami minta penjelasan agar tidak terjadi persoalan serupa,” tuturnya.

Komisi VIII Dorong Evaluasi Komprehensif

Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan DPR terhadap persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Komisi VIII DPR RI secara konsisten menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi agar seluruh aspek penyelenggaraan haji — mulai dari pelayanan, transportasi, hingga akomodasi — dapat berjalan aman, efisien, dan sesuai prinsip keistitoahan (kemampuan dan kelayakan ibadah) jamaah. •ssb/rdnrn