Wihadi Pimpin Banggar DPR RI Awasi Pelaksanaan APBN di Sumut

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Rabu (12/11/2025), sebagai bagian dari fungsi pengawasan di bidang anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD–DD) di Provinsi Sumatera Utara.

“Banggar DPR RI memilih Sumatera Utara karena kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan pembangunan dan kondisi perekonomian daerah, khususnya terkait pelaksanaan APBN dan efektivitas TKD–DD,” ujar Wihadi.

Wihadi menegaskan komitmen Banggar DPR RI untuk memastikan dana pembangunan yang bersumber dari APBN dapat diserap secara efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Legislator Gerindra itu menilai Sumatera Utara—provinsi keempat terbesar di Indonesia dengan populasi 15,7 juta jiwa pada 2025—memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata.

“Kami berharap limpahan sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Utara dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI juga meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penyaluran dan pemanfaatan TKD, termasuk berbagai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi. Kehadiran perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan diharapkan mampu memberikan solusi konkret atas persoalan yang muncul di lapangan.

Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi masukan penting dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.

“Kami ingin memastikan RAPBN 2026 benar-benar berpihak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah,” pungkas Wihadi.

×