Bimantoro Minta Kejaksaan Perkuat Integritas dan Modernisasi Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya langkah strategis dan konsisten dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Penegasan itu disampaikan dalam rapat pembahasan agenda reformasi hukum bersama perwakilan Wakil Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/11/2025).

Bimantoro menekankan bahwa Kejaksaan memiliki peran sentral dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu. Ia menyoroti pentingnya pertanggungjawaban Kejaksaan atas berbagai isu yang berkembang di publik, terutama terkait perkara yang sedang berjalan.

Menurutnya, Kejaksaan harus konsisten antara dugaan awal yang disampaikan kepada publik dan hasil pembuktian di persidangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun spekulasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, bebas dari intervensi pribadi, kelompok, maupun intervensi politik,” tegasnya.

Bimantoro juga mendorong Kejaksaan RI untuk memperkuat kinerja pemulihan aset tindak pidana, termasuk optimalisasi pengembalian kerugian negara. Ia menilai bahwa upaya asset recovery memerlukan tata kelola yang lebih modern, terukur, dan akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi kepentingan publik.

Selain itu, peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi perkembangan hukum yang semakin kompleks. Ia meminta agar Kejaksaan memperluas program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat sertifikasi keahlian bagi para jaksa.

“Perkembangan hukum yang progresif menuntut SDM yang adaptif dan memiliki kompetensi khusus. Modernisasi penegakan hukum tidak akan tercapai tanpa peningkatan kapasitas aparaturnya,” ujar Bimantoro.

Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen mendorong reformasi penegakan hukum yang lebih kredibel, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami berharap Kejaksaan terus memperkuat integritas kelembagaan agar kepercayaan publik terhadap proses hukum semakin meningkat,” pungkasnya.

×