Connect with us

Politik

Dukung Program PU, Yuliansyah Minta Infrastruktur Berbasis Masyarakat Dipercepat

Published

on

rnAnggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Yuliansyah, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta penanganan abrasi pesisir di Kalimantan Barat dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).rnRapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025 serta rencana program dan kegiatan TA 2026 yang akan dijalankan Kementerian PU.rnDalam kesempatan itu, Yuliansyah menegaskan dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap program-program infrastruktur Kementerian PU. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat sangat mendesak, khususnya di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat.rn“Fraksi Gerindra senantiasa mendukung program-program Kementerian PU. Saat berkunjung ke dapil, saya melihat kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat di Kalimantan Barat memang harus diperbanyak,” ujar Yuliansyah.rnIa mencontohkan kebutuhan pembangunan jembatan rangka baja untuk mendukung mobilitas pertanian dan memperkuat program ketahanan pangan sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan jembatan dan akses penghubung, lanjutnya, sangat penting bagi kelancaran distribusi logistik, mobilitas hasil panen, hingga efisiensi biaya transportasi masyarakat.rnSelain itu, Legislator Gerindra tersebut turut menyoroti abrasi di Pantai Burung yang telah mencapai sekitar 2 kilometer dan mengancam lahan pertanian serta sawah warga. Ia meminta Kementerian PU memberikan perhatian serius agar kerusakan pesisir tidak semakin meluas dan berdampak pada ekonomi masyarakat.rnHarapan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan masukan kepada Kementerian PU untuk memastikan alokasi anggaran 2025–2026 benar-benar menjawab kebutuhan nyata di daerah, terutama wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana dan ketertinggalan infrastruktur.rnRapat kerja kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Menteri PU mengenai peningkatan pagu anggaran serta target pembangunan irigasi, jalan nasional, SPAM, dan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan diteruskan pada 2026.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...