Politik
Imigrasi Siaga Nataru, Sugiat Dorong Pengawasan Ketat Tanpa Memperumit Wisatawan
Published
10 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi harus memperketat pengawasan untuk menekan potensi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA) selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.
Ia mengingatkan bahwa momentum libur akhir tahun selalu diikuti lonjakan kedatangan wisatawan mancanegara, sehingga risiko overstay, penyalahgunaan izin tinggal (PISA), hingga pelanggaran administrasi keimigrasian perlu diantisipasi secara serius.
“Komisi XIII akan terus mengawasi dan mendorong kinerja Ditjen Imigrasi terkait izin tinggal WNA selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Kita berharap Ditjen Imigrasi bisa mendisiplinkan petugas-petugasnya supaya tidak main-main dalam persoalan ini,” ujar Sugiat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 3.200 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk overstay dan penyalahgunaan visa turis. Sementara pada 2024, Bali sebagai pintu masuk utama wisatawan mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan visa oleh pekerja asing ilegal hingga kasus PISA pada pemegang izin tinggal sementara.
Meski demikian, Sugiat menekankan bahwa pengetatan pengawasan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mempersulit wisatawan yang taat aturan.
“Yang paling penting jangan sampai mempersulit. Bekerjalah sesuai tupoksi, sesuai kewajiban, dan fokus menuntaskan persoalan ini,” tegasnya.
Menurutnya, Ditjen Imigrasi sebenarnya telah memiliki protokol dan SOP yang memadai. Tantangan terbesar justru memastikan implementasi yang konsisten, terutama di bandara internasional dengan arus masuk tinggi seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Hang Nadim.
“Dirjen Imigrasi sudah punya protap dan SOP untuk mengurus izin tinggal WNA yang keluar-masuk Indonesia. Kalau itu dilakukan dengan disiplin, saya pikir persoalan yang dikhawatirkan bisa tuntas,” ucapnya.
Sugiat juga mengingatkan bahwa meskipun pemerintah menargetkan penerimaan devisa besar dari kunjungan wisatawan akhir tahun, peningkatan jumlah turis tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan pengawasan.
“Kita memang punya kepentingan agar banyak WNA datang untuk liburan karena itu memberi pemasukan bagi negara. Tapi jangan sampai demi mengejar jumlah, SOP dan protap malah dilonggarkan,” tegasnya.
Komisi XIII, lanjutnya, akan merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari peningkatan disiplin pegawai, penguatan pengawasan digital, hingga menjaga kualitas pelayanan selama lonjakan kunjungan. Sugiat pun optimistis seluruh layanan keimigrasian dapat berjalan profesional dan lancar sepanjang periode Natal dan Tahun Baru.
“Kami sangat optimis Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan lancar dan damai. Akan banyak turis asing datang, dan kami yakin Ditjen Imigrasi mampu bekerja dengan baik menjalankan tugasnya,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
You may like
Menhan Sjafrie Hadiri Penutupan Latsarmil Komcad ASN Gelombang II 2026
Gerindra Pati Kompak Bergerak, Bolone Danang dan Sobat Yeti Turun Bersihkan Sungai Bulumanis Lor
Martin Tumbelaka Dorong Pengawasan Internal APH Diperkuat, Pelanggaran Jangan Tunggu Viral
Jaga Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII DPR Cek Langsung Lapas Cibinong
Salah Sita Bisa Picu Kerugian, Martin Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Bob Hasan: Satu Data Indonesia Harus Terintegrasi, tapi Jangan Buka Celah Data Jebol
Titiek Soeharto Dorong Sapi Lokal Jadi Kekuatan Utama Swasembada Susu
Temuan Ombudsman dan Imipas Berbeda, Sugiat Santoso Minta Lapas Cibinong Diusut
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

