Hadapi Ancaman Bencana, Rokhmat Ardiyan Serukan Gerakan Tanam Pohon Nasional

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong pemerintah memperluas gerakan penanaman pohon sebagai langkah pencegahan bencana di tengah musim hujan. Ia menilai banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi peringatan serius bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak bisa lagi ditunda.

“Saya mendukung sepenuhnya agar anggaran dikembalikan ke kementerian untuk memperkuat penegakan hukum, sehingga hutan lindung dan kawasan konservasi tetap terjaga. Di momentum musim hujan ini, kami juga mengusulkan adanya gerakan penanaman pohon,” ujar Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Rokhmat menekankan pentingnya penguatan mitigasi, mengingat tutupan lahan di sejumlah kawasan rawan terus menurun. Ia mencontohkan wilayah daerah pemilihannya—Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran—yang masih memiliki banyak lereng kritis, namun ditanami tanaman yang tidak sesuai secara ekologis. Karena itu, ia mendorong penyediaan bibit pohon endemik untuk rehabilitasi berbasis ekologi.

“Pak Menteri, kami mohon rekomendasi sumber bibit pohon endemik di sekitar Gunung Ciremai. Kalau bisa, kementerian juga hadir langsung agar kita bisa menanam bersama,” tambahnya.

Selain penanaman pohon, Rokhmat menyoroti tata kelola lingkungan yang dinilainya berpengaruh besar terhadap skala bencana. Ia mengapresiasi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor lingkungan yang mencapai lebih dari Rp600 miliar atau meningkat lebih dari 700 persen dari target. Menurutnya, tambahan penerimaan tersebut perlu dikembalikan untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam menjaga kawasan hutan lindung dan konservasi.

Lebih lanjut, Rokhmat juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengatasi persoalan sampah nasional yang mencapai sekitar 50 juta ton, dengan tingkat penanganan baru sekitar 40 persen. Ia mendorong pemberian insentif agar daerah berlomba memperbaiki tata kelola lingkungan.

“Kementerian bisa membuat lomba kabupaten atau desa terbaik dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, agar amanat Presiden Prabowo tercapai dan kita tidak mewariskan masalah kepada generasi berikutnya,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Menutup pemaparannya, Rokhmat berharap mitigasi lingkungan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemulihan ekologis, penguatan penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan untuk mencegah bencana serupa terulang kembali.

×