Politik
Mudik Nataru 2025/2026, Andi Iwan Dorong Sinergi PUPR, Kemenhub, BMKG, dan Basarnas
Published
9 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menekankan bahwa keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama dengan tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, para mitra kerja Komisi V telah berpengalaman menangani arus mudik setiap tahun. Namun demikian, kunci keberhasilan tetap terletak pada sinergi dan koordinasi antarlembaga, mulai dari BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perhubungan.
“Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting dalam mitigasi bencana. Semua harus berjalan selaras,” ujar Andi Iwan usai memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/12/2025).
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan lonjakan penumpang tidak dilakukan dengan cara melanggar SOP, seperti memaksakan kapasitas angkut.
“Lonjakan penumpang harus diantisipasi dengan penambahan armada, bukan dengan overload. Jangan dibalik logikanya, karena yang paling utama adalah keselamatan,” tegasnya.
Komisi V DPR RI turut meminta BMKG untuk menyampaikan peringatan dini cuaca secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Informasi tersebut dinilai krusial untuk meminimalkan risiko bencana dan korban jiwa selama periode Nataru.
“Mitigasi harus dilakukan sejak awal. Begitu ada potensi cuaca ekstrem, harus segera diinformasikan dan dikoordinasikan dengan Basarnas, BPBD, hingga aparat keamanan,” ujar politisi dari Dapil Sulsel II tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan, PT Angkasa Pura Indonesia akan mengoperasikan Posko Angkutan Udara Nataru 2025/2026 selama 21 hari, mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, sesuai arahan Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, serta kualitas pelayanan di bandara seiring potensi peningkatan trafik penerbangan.
Sementara itu, kesiapan angkutan laut pada periode Nataru 2025/2026 meliputi 25 kapal penumpang dengan kapasitas 44.180 seat di 74 pelabuhan, 30 kapal perintis dengan kapasitas 11.889 seat di 230 pelabuhan, serta tambahan armada lain yang terdiri dari kapal berbagai tipe, termasuk kapal Ro-Ro. Total kapasitas seluruh kapal mencapai 56.069 seat, dengan total ketersediaan tiket sebanyak 639.635 tiket.
Untuk angkutan udara, tersedia 568 unit pesawat, terdiri atas 368 pesawat siap operasi dan 200 pesawat dalam masa perawatan. Ketersediaan armada masih mencatat surplus 42 pesawat dari kebutuhan selama periode Nataru.
You may like
Menhan Sjafrie Hadiri Penutupan Latsarmil Komcad ASN Gelombang II 2026
Gerindra Pati Kompak Bergerak, Bolone Danang dan Sobat Yeti Turun Bersihkan Sungai Bulumanis Lor
Martin Tumbelaka Dorong Pengawasan Internal APH Diperkuat, Pelanggaran Jangan Tunggu Viral
Jaga Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII DPR Cek Langsung Lapas Cibinong
Salah Sita Bisa Picu Kerugian, Martin Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Bob Hasan: Satu Data Indonesia Harus Terintegrasi, tapi Jangan Buka Celah Data Jebol
Titiek Soeharto Dorong Sapi Lokal Jadi Kekuatan Utama Swasembada Susu
Temuan Ombudsman dan Imipas Berbeda, Sugiat Santoso Minta Lapas Cibinong Diusut
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

