Politik
Mudik 2026 Tuai Apresiasi, 88,8% Pemudik Puas dengan Kinerja Pemerintah
Published
6 bulan agoon
Periode mudik Lebaran 2026 telah berakhir. Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa manajemen mudik tahun ini harus dilaksanakan secara terpadu, dengan mengutamakan kelancaran transportasi, penguatan pengamanan, serta kualitas layanan publik di seluruh titik perjalanan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Maret lalu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga memastikan kesiapan menyeluruh agar masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan terjangkau.
“Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap persiapan menghadapi Lebaran dilaksanakan dengan maksimal. Kita yakinkan mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan dan persiapkan segala aspek dengan matang,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi dengan TNI dan Polri dalam mendukung kelancaran arus mudik. Peningkatan kualitas layanan publik di berbagai titik transportasi turut menjadi perhatian, termasuk pengendalian antrian serta jaminan ketersediaan energi dan layanan komunikasi.
“Saya minta Menteri Perhubungan memastikan kebijakan diskon harga dapat berjalan optimal, baik untuk tiket pesawat, kereta api, kapal laut, maupun jalan tol, serta menjamin pelayanan yang baik di setiap titik,” tambahnya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, hasil survei dari KedaiKOPI menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Sebanyak 88,8 persen responden menyatakan puas, dengan nilai rata-rata 7,18 dari skala 10.
“Kita mendapatkan nilai sebesar 7,18, sehingga dapat dikategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang dilakukan pemerintah,” ujar Ashma Nur Afifah, Head of Research KedaiKOPI, dalam kanal YouTube lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, kepuasan publik ditopang oleh dua aspek utama, yakni layanan transportasi dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan. Pada sektor transportasi, kenyamanan armada menjadi aspek yang paling diapresiasi oleh responden.
“Secara konsisten, kepuasan terhadap kenyamanan armada menjadi yang paling tinggi,” tuturnya.
Sementara dari sisi infrastruktur, jalan tol mencatat tingkat kepuasan tinggi, terutama pada aspek keamanan dan penerangan yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow juga mendapat apresiasi, dengan tingkat kepuasan mencapai 80 persen.
“Ada juga layanan posko kesehatan, di mana 82 persen pemudik menyatakan puas. Untuk fasilitas rest area, pemudik mengapresiasi ketersediaan bahan bakar, dengan tingkat kepuasan mencapai 87 persen,” pungkasnya.
STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Lewat Bedah Buku
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Reforma Agraria
Bertemu Wang Huning di Beijing, Ahmad Muzani Tegaskan Dukungan MPR terhadap One China Policy
Respons Kekeringan, Dyah Firrizqi Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih
Tinjau Yonif TP 337/Sutajaya di Cirebon, Menhan Sjafrie Tegaskan Peran Strategis Yonif TP dalam Sishankamrata
Menhan Sjafrie Tinjau Marshalling Area Yonif TP 331/Sanca Manggala: Kemampuan Menembak, Bela Diri dan Patroli adalah Kewajiban Prajurit
Andre Rosiade Kirim Alat Berat Tangani Banjir Bandang di Kabupaten Solok
Wamenhan Terima Kunjungan Dubes Prancis untuk Indonesia
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

