Titiek Soeharto Tekan Penguatan Industri Peternakan Demi Swasembada Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk protein hewani.

“280 juta rakyat Indonesia, tapi kebutuhan daging dan susu masih bergantung impor. Ini tidak bisa terus terjadi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Titiek Soeharto sapaan akrabnya menekankan bahwa persoalan peternakan tidak hanya berkaitan dengan jumlah populasi ternak, tetapi juga menyangkut aspek fundamental di sektor hulu, seperti ketersediaan pakan dan lahan yang dinilai masih belum optimal.

“Masalahnya bukan hanya ternaknya, tapi juga pakannya. Ketersediaan lahan dan pakan harus benar-benar diperhitungkan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI memandang revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi industri peternakan nasional agar lebih terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Langkah ini juga dinilai penting dalam mendukung target swasembada pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri.

“Revisi ini penting untuk mengubah arah industri peternakan kita ke depan. Ini yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kebijakan sektor peternakan nasional secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Komisi IV menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI), Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), serta Badan Keahlian Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT Peternakan PII).

Kehadiran berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi revisi regulasi melalui pendekatan ilmiah dan praktik lapangan.

Sejumlah narasumber juga menyampaikan pandangan akademik dan rekomendasi strategis yang menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan hewan, peningkatan produktivitas peternakan nasional, serta perlindungan terhadap peternak lokal di tengah tekanan global. Komisi IV menilai masukan tersebut menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sektor peternakan.