Connect with us

Politik

Titiek Soeharto Soroti Ketimpangan Pendapatan Komodo, Minta Pembagian Lebih Adil

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti ketimpangan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Taman Nasional (TN) Komodo yang dinilai belum memberikan kontribusi langsung kepada daerah. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu mengungkapkan adanya keluhan dari pemerintah daerah terkait seluruh pendapatan kawasan konservasi yang ditarik ke pemerintah pusat. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat besarnya potensi penerimaan dari sektor pariwisata berbasis konservasi.

“Kemarin Pak Bupati menyampaikan bahwa pemasukan semuanya ditarik ke pusat, sementara daerah hanya mendapat sedikit, ya Pak?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menegaskan bahwa daerah tidak menerima bagian dari PNBP Taman Nasional Komodo. Ia menyebutkan, PNBP dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun, namun belum ada mekanisme yang mengalirkan pendapatan tersebut ke kas daerah.

“Ibu Ketua, kalau sedikit berarti masih ada. Ini tidak ada, nol,” tegasnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Edistasius menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat yang berada di kisaran Rp127 miliar justru didominasi oleh sektor pajak hotel dan restoran di daratan. Menurutnya, meskipun komodo menjadi daya tarik utama wisatawan, daerah belum merasakan manfaat langsung dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Legislator Gerindra ini berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Ia berharap ke depan terdapat skema pembagian yang lebih adil, sehingga daerah juga memperoleh manfaat dari potensi besar tersebut.

“Insyaallah akan kami sampaikan agar daerah ini juga mendapatkan bagian, karena jumlahnya cukup besar,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...