Serap Aspirasi di Maluku Utara, Kawendra Dorong Percepatan Elektrifikasi dan Solusi Sampah

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI terus menyerap aspirasi daerah melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara. Anggota BAM DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari keterbatasan elektrifikasi hingga pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Pria yang akrab disapa Mas Kawe itu mengungkapkan bahwa elektrifikasi di Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Selatan masih terbatas. Ia menyebut telah menyampaikan kondisi tersebut kepada PLN pusat agar segera mendapat perhatian.

“Elektrifikasi masih terbatas di Taliabu dan Halmahera Selatan. Saya sudah menyampaikan data dan kondisi kepada PLN pusat. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada dana yang mengendap di daerah. Karena itu, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan agar segera terealisasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan pembangunan berjalan cepat agar Indonesia semakin terang,” ujar Kawendra saat Kunjungan Kerja Reses BAM DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Senin (27/4/2026).

Legislator Gerindra itu menegaskan, percepatan pembangunan oleh pemerintah pusat juga bertujuan menghindari penumpukan anggaran di daerah, sehingga program bisa langsung berjalan efektif.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Kawendra memastikan akan meneruskan berbagai aspirasi yang diterima kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah dari Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Tengah menyampaikan perlunya solusi konkret ke depan. Kawendra menjelaskan bahwa saat ini terdapat BUMN di bawah holding Danantara, yakni Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), yang fokus pada pengelolaan sampah.

“Namun ada sejumlah persyaratan, salah satunya kapasitas minimal sekitar seribu ton per hari. Ini nanti akan dikaji apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kawendra juga menyoroti pentingnya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR. Ia menilai pembentukan forum CSR menjadi langkah positif untuk menciptakan program yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Ia mencontohkan pelaksanaan TJSL di daerah pemilihannya di Jember dan Lumajang, yang mencakup renovasi ruang kelas hingga pembangunan reservoir air bersih. Menurutnya, program TJSL perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan dan lingkungan.

Kawendra juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra BUMN seperti PT Antam, untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

“Data-data yang ada akan kami bawa ke pusat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya.