Connect with us

Hukum

SDR: Program ‘Jaga Jakarta’ Polda Metro Jaya bikin Kepercayaan Publik pada Polisi Meningkat

Published

on

Program Jaga Jakarta dinilai menjadi salah satu inovasi strategis dalam modernisasi sistem keamanan perkotaan di Indonesia. Program yang mengintegrasikan teknologi pengawasan, Command Center, partisipasi masyarakat, hingga sistem respons darurat digital tersebut dipandang berhasil memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Jakarta.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menyebut bahwa tantangan Jakarta sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi membutuhkan pendekatan keamanan yang cepat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Keamanan hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Jakarta membutuhkan sistem keamanan terpadu berbasis teknologi, data, dan kolaborasi masyarakat. Dalam konteks itu, Program Jaga Jakarta menunjukkan arah transformasi kepolisian yang semakin responsif dan modern,” ujarnya dalam pemaparan kajian Jaga Jakarta: Inovasi Keamanan untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Jakarta, Senin (27/5/2026).

Menurutnya, salah satu kekuatan utama program tersebut terletak pada integrasi puluhan ribu CCTV yang terhubung dengan pusat komando atau Command Center. Sistem ini memungkinkan aparat melakukan pemantauan situasi secara real-time, mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih cepat, hingga mempercepat pengiriman bantuan di lapangan.

“Ini merupakan bentuk nyata transformasi menuju smart policing. Polisi tidak lagi sekadar bekerja secara reaktif setelah kejadian, tetapi mulai bergerak pada pendekatan preventif dan prediktif,” katanya.

Advertisement

Selain itu, konsep Panic Button yang terintegrasi dengan CCTV dan pusat komando dinilai menjadi terobosan penting dalam mempercepat perlindungan warga dari berbagai ancaman kriminalitas seperti begal, penjambretan, pelecehan seksual, maupun kekerasan jalanan.

Melalui sistem geolokasi digital, aparat keamanan dapat segera mengetahui titik kejadian, mengakses kamera pengawas terdekat, serta mengirim patroli dalam waktu singkat.

“Yang dibangun bukan sekadar pengawasan, tetapi perlindungan warga secara real-time. Ini menunjukkan orientasi pelayanan publik yang semakin kuat dalam tubuh kepolisian,” jelasnya.

Tidak hanya berbasis teknologi, Program Jaga Jakarta juga dinilai berhasil membangun pendekatan keamanan partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan media sebagai mitra strategis menjaga stabilitas sosial.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat literasi keamanan masyarakat, mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi, serta memperluas deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di tengah masyarakat perkotaan yang kompleks.

Advertisement

Kajian tersebut juga menilai bahwa keberhasilan sistem keamanan modern sangat berkaitan dengan peningkatan public trust atau kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya kepolisian.

“Ketika masyarakat merasa aman, laporan cepat ditindaklanjuti, bantuan mudah diakses, dan respons aparat berlangsung cepat, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Dalam kajian itu, transparansi dan akuntabilitas juga disebut menjadi elemen penting. Sistem keamanan berbasis teknologi memungkinkan indikator pelayanan publik diukur secara terbuka, mulai dari waktu respons petugas, jumlah laporan yang ditindaklanjuti, hingga tingkat penyelesaian kasus.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya perlindungan data pribadi warga, integrasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, hingga pengawasan penggunaan teknologi pengawasan agar tetap menghormati hak-hak sipil masyarakat.

Karena itu, penguatan regulasi perlindungan data, audit berkala sistem keamanan, serta pengembangan standar operasional respons darurat menjadi rekomendasi penting agar Program Jaga Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Advertisement

Program ini dinilai bukan hanya menjadi inovasi keamanan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi model baru pelayanan publik kepolisian yang humanis, modern, dan berbasis partisipasi masyarakat di era digital.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...